Kabupaten Bandung – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jawa Barat melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) II yang beragendakan pemilihan Ketua DPD ABPEDNAS Jabar, Senin (17/2/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Soreang, Kabupaten Bandung itu, Firmansyah Lesmana terpilih menjadi Ketua DPD ABPEDNAS Jabar setelah memperoleh 12 suara, sedangkan kandidat lainnya, yakni Risma memperoleh dua suara.
Firman bersyukur Musda II ABPEDNAS Jabar berlangsung lancar, namun tetap mengedepankan semangat demokrasi dalam prosesnya hingga mneghasilkan Ketua DPD baru untuk periode 2025-2030.
Baca juga: Minat Jadi Anggota Polri? Segera Daftar dan Ikuti Saran Kapolres Cimahi Ini
“Alhamdulillah hari ini Musda II ABPEDNAS Jawa barat dilaksanakan di Bandung dengan dinamika luarbiasa. Saya rasa ini juga menjadi momentum silaturahmi ABPEDNAS Jawa barat yang juga dihadiri DPMD Provinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Jabar,” kata pria yang akrab disapa Firman itu.
Ia berharap organisasi yang akan dipimpinnya lima tahun ke depan itu menjadi media komunikasi, transformasi, dan informasi bagi para anggota dan stakeholder terkait, untuk membangun dan mengembangkan desa yang ada di seluruh Jawa Barat.
Menjadi Ketua DPD diakui Firman sebagai sebuah tantangan dirinya. Namun dengan semangat kolaborasi, ia yakin dua agenda utama yang diusungnya nanti akan terwujud dan berjalan sesuai harapa.
Baca juga: Hadiri Musda ABPEDNAS, Saeful Bachri Dorong Pengembangan Desa Wisata di Jawa Barat
Kedua agenda yang dimaksud pria asal Kabupaten Bandung itu adalah konsolidasi internal, berupa penyusunan dan penguatan struktur organisai DPD ABPEDNAS Jawa Barat di bawah kepemimpinannya nanti.
“Yang kedua adalah konsolidasi eksternal, bagaimana kita harus melakukan komunikasi yang baik dan sinergitas dengan Pemdaprov Jawa Barat, dan organisasi desa lainnya seperti APDESI,” jelasnya.
Ditanya terkait potensi yang dimiliki setiap desa di seluruh Jabar dan peluangnya untuk dapat dikembangkan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masuyarakat, Firman mengatakan hal tersebut memberikan optimisme tinggi.
Baca juga: Polresta Bandung Ciduk Terduga Pelaku Pembunuh Perempuan di Rumah Kontrakan
“Dengan alam yang luar biasa, tentu ini harus menjadi perhaian kita bersama. Terlebih saat ini program Presiden Prabowo seperti ketahanan pangan dan ekowisata harus dikelola oleh BUMDes. Tentu BUMDes memiliki peran penting dalam menggali potensi itu,” sambungnya.
Namun, ia memastikan jika organisasinya tersebut nanti tidak berada pada tataran teknis pengembangan sebuah desa, melainkan berkomitmen untuk selalu mengawal setiap program dan menyukseskannya.
Sementara itu, Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Barat, sekaligus Penangungjawab Musda II, Olih Solihin menyebut Firmansyah Lesmana sebagai sosok yang pas untuk menjadi Ketua DPD ABPEDMAS menggantikan dirinya.
Baca juga: Tahan Persija 2-2, Persib Pertahankan Rekor Tak terkalahan Laga Tandang
Ia beralasan, Firman memiliki segudang pengalaman dallam berorganisasi, bahkan dirinya menganggap Firman sudah matang dan lebih cakap dalam memimpin sebuah organisasi.
Untuk itu, Olih berharap agar Firman mau melaksanakan dan melanjutkan program yang yang sudah dirumusakan namun belum terekseskusi di masa kepemimpinannya, seperti pemekaran Desa dan pemekaran Kabupaten.
“Kami harap Ketua terpilih akan berkenan meanjutkan visi misi dan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh ketua sebelumnya. Tetapi kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah melalui DPRD, salah satu contohnya program kerja pemekaran desa dan pemekaran kabupaten,” jelas Olih.
Baca juga: 30 Model The Star Project Indonesia Tampil Memukau Meriahkan Hari Kasih Sayang
Dirinya mengklaim telah membuat juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis) pemekaran desa dan kabupaten di Jawa Barat, sehingga pengurus baru tinggal melaksanakannya.
Salah satu alasan dirinya mendorong pemekaran desa adalah soal kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Jawa Barat mendapatkan kucuran dalam jumlah yang lebih kecil, padahal jumlah penduduknya tertinggi di Indonesia.
“Desa di provinsi Jabar harus berkembang. Saat ini hanya ada 5.311 desa di Jawa Barat, itu akan berdampak pada bantuan RAPBN ke RAPBD Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Ketika Akulturasi Budaya Lokal dan Tionghoa Terjadi di Perayaan Cap Go Meh Kabupaten Bandung
“Penduduk di Jawa Barat 51 juta sementara RAPBN-nya hanya menerima Rp50 tirliun. Beda dengan provinsi lain, peduduknya hanya 34 juta tapi RAPBN-nya sekitar Rp56 triliun,” bebernya.
Yang menjadi pembeda dari enerimaan kebijakan fiskal tersbt, lanjut Olih, adalah jumlah desanya. Besaran anggaran pemerintah pusat yang dikucurkan ke daerah menurut Olih, dihitung berdasarkan umlah desa, bukanjumlah penduduk.
Agenda terdekat yang akan dilakukan Ketua DPD ABPEDNAS Jabar yang baru adalah menyusun kelengkapan pengurus organisasi. Setelahnya, Olih berharap pelantikan penurus baru bisa dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate.***(Heryana)
