Kota Bandung – Di balik derap pembangunan Kota Bandung yang terus bergulir, mulai dari penataan kota, perbaikan infrastruktur, hingga berbagai program intervensi sosial-ekonomi bagi warganya, sejumlah pertanyaan justru muncul dari masyarakat.
Salah satu yang paling sering disorot adalah fenomena galian jalan dan trotoar yang seolah tak pernah tuntas, meski perbaikan dilakukan berulang kali dari tahun ke tahun.
Persoalan klasik ini kembali mengemuka dalam sebuah diskusi publik yang menghadirkan sejumlah tokoh lintas latar belakang, mulai dari pelaku usaha,Perry Tristianto, Martin B.Chandar dari komunitas Bandung Ngariung, hingga insan media, Saeful Zaman, Pemred RMOL.TV.
Baca juga: Meski TKD Naik, Pemkab Bandung Tetap Kencangkan Ikat Pinggang Optimalkan Fiskal
Pertanyaan besar yang mengemuka sederhana namun mendasar: sudahkah pembangunan yang gencar dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan warganya?
Pengusaha sekaligus pemilik sejumlah destinasi wisata di Bandung, Perry Tristianto, menyoroti persoalan trotoar dan galian jalan dari sudut pandang yang jarang dibahas, yakni peran serta dunia usaha dan masyarakat setempat.
Menurutnya, kawasan seperti Jalan Riau dan Martadinata bisa tertata rapi karena adanya kepedulian bersama antara pelaku usaha, warga sekitar, hingga aparat wilayah seperti ketua RW dan camat, Jumat (14/08/2026).
Baca juga: Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi, Kapolda: Dorong Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Ia menilai, persoalan trotoar yang rusak maupun berulang kali digali sesungguhnya tidak melulu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kota semata.
Perry menekankan pentingnya peran aparat wilayah terdepan seperti camat dan ketua RW dalam menangani persoalan di tingkat lokal, alih-alih semua persoalan dilimpahkan langsung ke wali kota yang harus mengurus puluhan kecamatan sekaligus.
Soal galian yang berulang, Perry mengungkap akar masalah yang selama ini jarang disorot publik, yakni kesemrawutan kabel bawah tanah maupun kabel udara milik berbagai operator swasta.
Baca juga: Pencekalan FIFA Resmi Dicabut, Persib Kembali Fokus Sambut Kompetisi
Menurutnya, pertumbuhan bisnis telekomunikasi dan internet di Bandung yang pesat membuat banyak perusahaan berlomba memasang jaringan kabel masing-masing, sehingga menimbulkan galian berulang di titik yang sama.
Ia menilai, akar persoalan ini sebenarnya terletak pada proses perizinan yang kurang selektif dari pemerintah.
Menurutnya, pemerintah semestinya lebih cermat menelaah setiap permohonan izin pemasangan kabel maupun infrastruktur bawah tanah lainnya, agar tidak menimbulkan kesemrawutan sekaligus potensi bahaya bagi masyarakat.
Baca juga: Lakukan Inspeksi, Komisi III DPRD Kota Cimahi Soroti Pembuangan Limbah ke Saluran Drainase
Sementara itu, dari sisi jurnalistik, Pemimpin Redaksi RMOL.TV, Saeful Zaman, menilai persoalan utama bukan semata pada proyek pembangunan itu sendiri, melainkan pada minimnya komunikasi dan sosialisasi kepada publik.
Ia mencontohkan sejumlah proyek yang sempat viral karena tidak dijelaskan secara memadai tujuan maupun manfaatnya, sehingga menimbulkan kebingungan bahkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan kasus perbaikan kawasan Cicadas yang sempat mangkrak berperiode-periode lamanya sebelum akhirnya rampung dikerjakan.
Baca juga: Pimpin Sertijab Pejabat Kodam, Pangdam III Siliwangi Ingatkan Peningkatan Kualitas Pengabdian
Menariknya, Saeful mengungkap fakta yang belum banyak diketahui publik, bahwa jalan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota, sehingga penyelesaiannya pun berada di luar kendali langsung wali kota.
“Ini bukan kekurangan proyek, melainkan kekurangan penjelasan kepada publik,” ujar Saeful, menegaskan bahwa masyarakat sesungguhnya tidak anti terhadap proyek pembangunan, melainkan menuntut transparansi mengenai tujuan dan manfaat dari setiap proyek yang dijalankan.
Persoalan komunikasi publik ini pun menjadi benang merah yang menyambungkan berbagai keluhan warga selama ini, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), galian jalan yang berulang, hingga ketidakpastian gedung sekolah di salah satu wilayah Kota Bandung yang sempat viral karena mengganggu proses belajar mengajar siswa.
Baca juga: Nakes Kompeten Ditunjang Fasilitas Lengkap, Jadikan Klinik Mutiara Bunda Faskes Representatif
Diskusi ini menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa dilihat semata dari sisi fisik semata, seperti banyaknya proyek infrastruktur yang dikerjakan, melainkan juga harus diimbangi dengan koordinasi lintas sektor yang lebih baik, keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha di tingkat lokal, serta komunikasi publik yang transparan agar setiap kebijakan benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pada akhirnya, para pembicara dalam diskusi ini sepakat bahwa persoalan pembangunan kota bukan semata tanggung jawab pemerintah kota semata, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, hingga partisipasi aktif warga itu sendiri.
Tanpa sinergi tersebut, persoalan klasik seperti galian berulang dan trotoar yang tak kunjung rapi dikhawatirkan akan terus menjadi keluhan tahunan warga Kota Bandung.***(Djarotmk)
