Jakarta – Dewan Etik Partai Golkar kembali menegaskan sikapnya yang tidak akan mencampuri proses hukum yang dijalani setiap kader, termasuk kasus terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Ketegasan sikap disampaikan Pimpinan Dewan Etik Partai Golkar Faisal Haris yang menyebutnya telah mencermati pemberitaan terkait adanya kader partai berlambang beringin yang ini tengah berproses hukum.
“Dewan Etik Partai GOLKAR tentu mencermati pemberitaan mengenai adanya kader Partai Golkar yang disebut telah diamankan oleh aparat kepolisian dalam perkara yang diduga berkaitan dengan aktivitas PETI,” kata Faisal Haris.
Baca juga: Malam Minggu Ratusan Personel Gabungan Gelar Apel, Lanjut Patroli Skala Besar Kabupaten Bandung
Alih-alih menngintervensi proses hukum, Dewan Etik kata Faisal justru sangat mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, pada saat yang bersamaan Dewan Etik juga menyatakan siap menerima aduan dari DPD Partai Golkar, jika yang terlibat dalam roses hukum yang dimaksud merupakan kader atau fungsionaris Partai tersebut.
Pihaknya memastikan akan melakukan kajian atas laporan tersebut berdasarkan AD/ART, seluruh nilai-nilai etik, serta seluruh aturan yang diterapkan Partai terhadap kadernya.
Baca juga: Sempat viral Aksi Pemerasan di Ciwidey, Polisi Tangkap Dua terduga Pelaku
Setiap kesimpulan yang dikeluarkan Dewan Etik, kata Faisal, dipastikan tak hanya berdasarkan informasi atau pemberitaan yang beredar semata.
“Kami akan membedakan secara tegas antara dugaan pelanggaran etik organisasi dengan pembuktian tindak pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Faisal Haris mengatakan, jika dalam proses hukum aktivitas PETI terungkap adanya keterlibatan kader Golkar, maka Dewan Etik akan menyerahkan seluruh proses penegakan hkum kepada aparat berwenang.
Baca juga: Polisi Bongkar Gudang Miras di Bandung, Lebih dari Enam Ribu Botol Disita
Ditegaskannya bahwa jabatan politik atau kedudukan seseorang sebagai anggota legislatif tak bisa menjadi alasan seorang kader medapatkan keistimewaan di hadapan hukum.
Faisal Bilang, justru seorang kader Partai Golkar seharusnya memiliki ingtegritas tinggi serta menjadi teladan atas amanah yang diembannya.
“Prinsip kami sederhana: proses hukum harus berjalan secara independen, sementara proses etik organisasi juga harus berjalan secara objektif, proporsional dan berdasarkan bukti,” sambungnya.
Baca juga: Viral Live Tiktok ASN Bandung Barat, KDM Minta Bupati Sanksi Tegas: Bila Perlu Pemberhentian
“Partai Golkar tidak akan melindungi kader yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga tidak akan menjatuhkan sanksi sebelum proses pemeriksaan memberikan dasar yang cukup,” pungkas Faisal.***(Heryana)
