Kota Cimahi – Kondisi fiskal Kota Cimahi yang terkoreksi mengalami perubahan menyebabkan pentingnya dilakukan penyesuaian pada pendapatan dan belanja daerah.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, yang berlangsung pada Rabu (12/8/2026).
Dalam Rapat Paripurna beragendakan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Adhitia Yudisthira berharap agar penyesuaian pendapatan dan belanja tidak dimaknai sebagai berkurangnya kehadiran pemerintah.
Baca juga: Media Sosial Mudahkan Sebar Informasi, Wagub Jabar Dorong Wartawan Lakukan Konfirmasi
“Berkurangnya volume belanja bukan berarti berkurangnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, nota kesepakatan yang diteken oleh DPRD dan pemerintah kota berkaitan dengan perubahan struktur APBD 2026. Di dalamnya meliputi pendapatan daerah sekira Rp1,429 triliun, perubahan belanja Rp1,503 triliun, dan pembiayaan netto Rp74,368 miliar.
Adhitia menegaskan, penyesuaian dilakukan pemerintah setelah terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Pemerintah juga melakukan peningkatan pendapatan sekitar Rp27 miliar dan penyesuaian belanja sekitar Rp104 miliar,” imbuhnya.
Dikatakan Wakil Wali Kota, pemerintah harus memastikan program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak secara langsung, sehingga penyesuaian anggaran tak hanya berpatokan pada pengurangan jumlah belanja.
Ia menegaskan, keterbatasan APBD tidak bisa menjadi alasan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Beberapa hal menurutnya bisa dilakukan demi menjaga kualitas pelayanan.
Baca juga: Meski TKD Naik, Pemkab Bandung Tetap Kencangkan Ikat Pinggang Optimalkan Fiskal
Ia mencontohkan beberapa langkah strategis seperti optimalisasi SDM yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, hingga kolaborasi yang diperkuat diyakini mampu mempertahankan kualitas pelayanan di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Adhitia sempat menyinggung Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta support terhadap proyek underpass Gatot Subroto sebagai contoh program prioritas yang akan tetap berjalan meski di tengah keterbatsan.
Pasalnya, kedua program tersebut menurutnya, termasuk ke dalam program yang memberi manfaat dan berdampak langsung bagi kepentingan masyarkat.***(Heryana)
