Jakarta – Penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selama libur sekolah, mendapat respon dari para pengusaha dapur MBG.
Sejumlah pengusaha SPPG yang tergabung dalam Gapembi (Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia) menyampaikan keluhannya dalam sebuah konferensi pers, Kamis (18/6/2026).
Mereka menyampaikan pandangan terhadap dampak dari penghentian operasional SPPG selama masa libur sekolah. Secara umum, para pengusaha SPPG menyebut kebijakan BGN tersebut merugikan banyak pihak.
Baca juga: Sony Sonjaya Beberkan Peran Nanik S Deyang di Pusaran Kasus Dugaan Korupsi MBG
“Ini akan merugikan banyak pihak, bahwa mitra ini menjalankan kegiatan atau pembanguanan SPPG ini menggunakan dana sendiri, tidak menggunakan APBN,” ujar Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony.
Diakuinya, dari aktivitas SPPG yang berjalan dan insentif yang diterima oleh mitra hingga saat ini pun, menurutnya belum bisa mengembalikan modal para pengusaha yang terdiri dari pelaku UKM dan UMKM itu.
Lebih parahnya lagi kata Alven, sebagian pengusaha dihadapkan pada beban kewajiban membayar cicilan ke pihak bank. Pasalnya, sebagian dari mereka mendapatkan modal dari perbankan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Harap Sekolah Swasta Terima Tawaran Pemprov Tampung Murid Kalangan Tak Mampu
“Jangan sampai kami jadi jebakan Batman oleh pemerintah, membuat program pakai dana kami. Teman-temnan sudah mengambil duit bank, meminjam sana sini, akhirnya di tengah perjalanan kami tidak dilanjutkan. Padahal yang memberi izin BGN sendiri,” tegasnya.
Peghentian operasional SPPG, sekaligus penghapusan insentif bagi mitra selama libur sekolah, menurutnya merupakan pelanggaran BGN terhadap PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan SPPG.
“Jika itu harus terjadi, misalnya karena ada efisiensi negara atau segala macam, kami kan bisa dipanggil bahwa pemerintah ada problem sepert ini, bagaimana kita adendum PKS-nya,” kata Alven.
Baca juga: Pemkot Bandung Buka Peluang Investor Kembangkan Angkot Listrik
Dalam kesempatan itu, Gapembi juga membeberkan sejumlah pihak yang akan turut terdampak dan kehilangan pedapatan. Diantaranya para relawan yang bekerja dengan status harian lepas.
Selain itu, dalam setiap SPPG rata-rata memiliki 15 supplier. Mereka juga memiliki karyawan yang pasti akan turut berhenti mendistribusikan bahan baku ke Dapur MBG.
“Kita bisa tahu persis bahwa kerugian yang jelas adalah relawan tidak bekerja. Suplier kami, diwajibkan 15 supplier setiap SPPG juga berhenti bekerja,” ujarnya.***(Heryana)
