KDM Akan Ambil Alih Pengelolaan Lahan PTPN dan Perhutani Jadi Strategi Selesaikan Kemiskinan Petani

Jawa Barat37 Dilihat

Kabupaten Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan lahan-lahan terbuka milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat berada di Situ Cisanti yang merupakan hulu sungai Citarum, Sabtu (26/9/2026). Ia menargetkan 1.000 hektare lahan milik kedua BUMN itu untuk disewa oleh Pemprov Jabar.

“Daripada disewakan kepada orang lain, sudah sewakan saja sama Pemprov. Oleh Pemprov ditanami teh, orang yang nanam tehnya sampai bisa dipetik nanti digaji tiap bulan,” ujar Dedi Muyadi (KDM).

Baca juga: Inilah Jalan Alternatif Situ Ciburuy-Cihaliwung, Harapan Warga yang Direspons DPRD

Langkah tersebut ia ambil karena keprihatinannya akan sejumlah lahan yang dikuasai oleh pemodal besar, namun tidak membuahkan kesejahteraan bagi masyarakat dan para petani yang bekerja di perkebunan mereka.

KDM menyebut rata-rata pemetik teh mendapatkan upah tak lebih dari Rp30.000 per hari. Upah yang demikian rendah itu sangat jauh untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang bekerja di perkebunan.

Di sisi lain, para pemilik modal besar menurutnya justru seringkali melakukan perusakan hutan melalui alih fungsi menjadi lahan perkebunan sayuran. Padahal tindakan tersebut berpotensi menimbulkan bencana alam.

Baca juga: Pangdam III Siliwangi Minta Lomba Domino HUT TNI Perkuat Silaturahmi Prajurit

“Karena rakyat kita itu sering kali diperalat oleh para pemodal untuk melakukan perusakan,” kata KDM.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengungkapkan jika wilayah perkebunan seperti di Jabar selatan kerap menjadi pusat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan minimnya upah yang diterima para penduduk di wilayah yang mayoritas sebagai buruh tani.

Masyarakat miskin di wilayah perkebunan, lanjut KDM, kadang menjadi pihak yang paling dirugikan dengan berbagai macam risiko fisik yang harus dihadapi, bahkan termasuk harus berhadapan dengan pemerintah dan regulasi.

Baca juga: Kirab Budaya Pesona Nusantara, Cara Unik Kecamatan Andir Peringati HJKB ke-216

“Kadang-kadang orang yang mikul, menebang pohon, kadang berhadapan dengan pemeritah adalah orang yang diperalat oleh orang kaya. Orang kayanya makin kaya, orang miskinnya tidak BPJS, kalau sakit tidak diobati dan anaknya tidak disekolahkan oleh juragannya,” ujarnya.

Untuk itu, dengan mengambil alih pengelolaan lahan PTPN dan Perhutani, KDM berjanji akan memberdayakan masyarakat di wilayah perkebunan dengan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan mereka.

Pemprov Jabar Akan Gaji Petani Rp2,5 Juta Per Bulan

Di hadapan para petani, KDM menyebut akan mengambil alih sedikitnya 1.000 hektare lahan PTPN dan Perhutani. Lahan tersebut menurutnya akan ditanami teh dengan mempekerjakan sekira 500 petani.

Baca juga: Sekda Jabar Teken Kerja Sama Perluasan Akses Pembiayaan Bagi Peternak Ayam Petelur Bersama OJK

“Petani yang menanamnya saya gaji Rp2,5 juta per bulan, satu orang dua hektar, maka diperlukan 500 orang,” jelasnya.

Seluruh proses akan dilakukan secara bertahap. Namun KDM menargetkan penanaman teh akan dimulai pada Desember 2026 mendatang. Dengan demikian, mulai Januari 2027 para petani sudah mendapatkan gaji pertama mereka.

Lebih dari itu, gubernur juga menyebut Pemprov Jabar akan menyediakan tambahan 4.000 orang petani yang bertugas menanam pohon. Sehingga Pemprov setidaknya akan menyiapkan anggaran Rp120 miliar dalam setahun untuk membayar gaji petani.

Baca juga: Herman Suryatman Pimpin Rakor Asisten Ekbang se-Jabar: Kerja Lebih Terukur dan Substantif

“Rp120 miliar itu tidak ada artinya dibanding banjir, Citarum yang mengalami sedimentasi yang harus dikeruk dengan biaya pengerukannya dalam setahun lebih dari Rp1 triliun,” ujarnya.

Dengan penanaman kembali lahan-lahan terbuka, ia optimis Citarum akan kembali membaik, termasuk aliran airnya yang bisa bermanfaat bagi perkembangan industri di hilir seperti wilayah Karawang, Bekasi dan daerah lainnya.

“Setelah itu dari air yang dihasilkan mendapatkan pendapatan negara berapa, Cirata berapa penghasilannya, Saguling, Jatiluhur penghasilannya triliunan,” sambungnya.***(Heryana)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *