Kabupaten Bandung – Persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan perizinan berusaha yang perlu dilakukan percepatan untuk mendukung usaha pengembangan di Kabupaten Bandung.
Percepatan proses perizinan akan berdampak pada cepatnya pertumbuhan investasi yang berkorelasi dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
Hal tersebut merupakan salah satu poin yang disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam Rapat Koordinasi Proses Persetujuan Lingkungan sebagai Persyaratan Perizinan Berusaha atau Kegiatan, Rabu (9/9/2026).
Baca juga: Jembatan Pemkot Cimahi Dibuka, Terbukti Kurangi 60 Persen Kepadatan Jalur Nasional
Dikatakan Dadang Supriatna, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan terus berupaya dan memastikan setiap proses perizinan dilakukan dengan cepat, efektif, namun tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat setiap tahapan proses sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi antar OPD menjadi hal penting yang ditekankan Bupati.
“Saya ingin segera, karena jangan sampai ada keterlambatan dan hambatan bagi pengembang yang akan melakukan pengembangan di wilayah Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Dadang juga menegaskan bahwa proses perizinan bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, konsultan, dan pengembang.
Kepada mereka, ia meminta agar secara aktif mengikuti arahan dengan melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan, serta aktif pula menindaklanjuti koreksi yang disampaikan oleh OPD terkait.
Dengan demikian, percepatan proses perizinan menurut Bupati tak lagi mengalami hambatan serta akan berjalan dengan cepat untuk eksekusi pengembangan daerah yang lebih cepat pula.
Baca juga: Pariwisata Indonesia Tumbuh, Menteri Pariwisata Ingatkan Tantangan SDM di Era AI
“Kalau konsultan bisa membantu secara maksimal, saya kira dari Dinas LH (Lingkungan Hidup) tidak akan menghambat. Jadi harus ada kerja sama dalam konteks positif untuk membantu percepatan pengembangan,” imbuhnya.
Ditegaskannya, pemerintahan yang dipimpinnya saat ini sangat terbuka dalam upaya penyederhanaan tahapan dan persyaratan, serta percepatan proses perizinan, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***(Heryana)
