Kota Cimahi – Wali Kota Cimahi Letkol (Purn.) Ngatiyana menyampaikan harapannya agar media selalu objektif dalam mempublikasikan berbagai isu Kota Cimahi.
Ia tak ingin berita yang belum terkonfirmasi berdampak tak baik bagi Kota Cimahi yang saat ini tengah berkembang dengan segala upaya pembangunan yang dilakukan.
“Saya harapkan rekan-rekan media, kita saling menjaga Kota Cimahi. Ayo kita angkat Kota Cimahi dengan sebenar-benarnya, jangan sampai yang sudah normatif ini mencuat yang tidak baik akhirnya berdampak,” ujarnya.
Baca juga: Persib Petik Satu poin di Kandang Dewa United, Umuh Muchtar Sesalkan Keputusan Wasit
Ngatiyana berpesan agar media menyampaikan informasi yang akurat kepada publik, tidak memberitakan sesuatu hal yang masih memerlukan konfirmasi.
“Maka saya pesankan, berikanlah informasi yang akurat, jangan andai-andai sehingga nanti menjadi permasalahan di lapangan,” sambung Ngatiyana, usai melakukan monitoring pelaksanaan TKA di SDN Cibabat Mandiri 5, Senin (20/4/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada sejumlah berita terkait pembangunan rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Cimahi yang dalam beberapa waktu terakhir tersebar.
Baca juga: Tak Ada Karangan Bunga dan Karnaval, Puncak Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung Sederhana
Meski tak menunjuk media tertentu, namun Ngatiyana seakan merasa pemberitaan tersebut masih memerlukan konfirmasi serta dinilai tak akurat.
Sehingga dalam kesempatan tersebut ia memberikan klarifikasi soal pembangunan rumah dinas wali kota dan wakilnya yang dilakukan bertahap itu.
“Yang penting semua mengikuti aturan, prosedur yang sebenarnya. Itu Cita-cita saya ingin bangun rumah dinas,” jelasnya.
Baca juga: Wadan Kodiklatad Hadiri Pengarahan Wakasad, Soroti Kemampuan dan Profesionalisme Prajurit
Ia juga memaparkan proses pembangunan tersebut, yang menurutnya dilakukan bertahap sesuai diskusinya bersama pihak konsultan yang wajib dilibatkan sesuai peraturan Kementerian terkait.
Jika pada tahun 2025 proses hanya berlaku pada pemadatan lahan, Ngatiyana menegaskan karena lahan yang akan digunakan merupakan bekas sawah, sehingga pemadatan menjadi tahapan yang sangat penting.
Soal pembangunan fisik rumah dinas dijelaskannya bahwa akan mulai dilakukan tahun 2026 ini dengan anggaran mencapai sekira Rp13 miliar.
Baca juga: Pernyataan Ngatiyana Soal Bangun Rumah Dinas Wali Kota: Laksanakan Sesuai Prosedur dan Aturan!
“Itu awalnya lahan punya ATR/BPN. Sekarang kantor ATR/BPN adalah tukar guling, sehingga dari BPN mempersilahan dibangun rumah dinas,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan soal konsep pembangunan rumah dinas yang dibuat berdampingan antara wali kota dan wakil wali kota. Yakni agar pasangan kepala daerah tetap berjalan beriringan.
“Tujuannya, kalau rumah dinasnya dekat, berarti wali kota dan wakil wali kotanya sinkron, tidak ada lagi berjalan sendiri-sendiri, sehingga ada keterbukaan keduanya,” tandasnya.
Baca juga: Wali Kota Ingatkan Tak Euforia Sambut Kelulusan SD: Tak Perlu Tinggalkan Cimahi
Pensiunan Perwira Menengah TNI AD itu juga menegaskan bahwa dirinya tak turut intervensi dalam pembangunan. Siapapun pelaksananya, yang terpenting baginya adalah prosedural dan taat aturan.
“Masalah pemenang (tender) yang mau mengerjakan siapa, silakan, yang penting prosedur dijalankan, mekanisme dijalankan, karna saya hanya butuh kualitas,” tutupnya tegas.***(Heryana)
