Kota Cimahi – Kolaborasi dan sinergitas lintas instansi menjadi kunci keberhasilan pembangunan Jawa Barat, termasuk dari sektor penegakkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut melatarbelakangi Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Praja Wibawa 2026. Sebuah kegiatan koordinasi dan konsolidasi unsur Satpol PP Provinsi bersama seluruh OPD Jabar serta Satpol PP kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tulus Arifan mengatakan, Forum Praja Wibawa 2026 bertujuan memperkuat soliditas dan sinergitas antar OPD dalam penegakkan Perda.
Baca juga: Polresta Bandung Bantu Tangani dan Pulihkan Desa Bojong Pasca Banjir Terjang Ratusan KK
“Karena OPD provinsi rata-rata juga punya kantor di berbagai daerah. Untuk membangun sinergitas kita memang terus menerus lakukan termasuk dengan kegiatan seperti ini, rapat bersama,” tuturnya, Kamis (12/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, kata Tulus, pihaknya menyampaikan pemahaman yang disampaian OPD, terutama yang berkaitan langsung dengan penegakkan Perda.
Tak hanya sesama OPD di tingkat provinsi, sinergitas juga terjalin dengan OPD di tingkat kabupaten/kota seuruh Jawa Barat. Pasalnya, terdapat persoalan di daerah yang bersentuhan langsung dengan Pol PP Provinsi.
Baca juga: Wali Kota Cimahi: Olimpiade Sains Nasional Bangun Generasi Berdaya Saing Tinggi
“Memang setiap urusan itu ada dampaknya di beberapa daerah. Tentang sampah misalnya, itu kan ada juga saya lihat di Kabupaten/kota, kita harus saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan lain yang juga perlu diselesaikan secara kolaboratif diantaranya masalah reklame dan spanduk tak berizin. Selain mengganggu keindahan kota, hal itu juga kerab menimbukan kecelakaan warga.
“Yang paling parah, kemarin itu ada yang menyimpan di sempadan jalan yang berakibat masyarakat terkena dan kecelakaan gara-gara reklame masuk ke badan jalan,” ungap Tulus.
Baca juga: Ciptakan Banyak Peluang, Persib Harus Akui Keunggulan Ratchaburi 3-0
Satpol PP juga menyoroti pembanganan infrastruktur di setiap daerah. Menurut Tulus, pihaknya bertanggung jawab memantau perkembangannya agar pembangunan yang dilaksanakan merata dsemua daerah.
Setiap daerah harus mendapatkan manaat yang sama dari proses pembangunan yang dilakukan,agar kesejahteraanya pun dirasakan oleh seluruh rakyat Jawa Barat Tanpa kecuai.
“Kita tidak mau ada ketimpangan yang jauh. Dalam hal ini semua adalah Jawa Barat, jadi semua daerah dan warga Jawa Barat harus merasakan hasil pembangunan yang sama,” tandasnya.***(Heryana)
