Tetapkan UMP Tiga Juta, KDM: Jalan Tengah Harap Industri di Jawa Barat Berkembang

Jawa Barat346 Dilihat

Bandung Barat – Upah Minimum Provinsi (UMP)Jawa Barat tahun 2026 resmi ditetapkan Gubernur Dedi Mulyadi sebesar Rp3 juta. Penetapan UMP disampaikannya pada kunjungan ke PT Kwangduk Worldwide, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

UMP 2027 sebesar Rp3 juta menurut Dedi Mulyadi menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dari UMP sebelumnya. Ia mengingatkan, UMP merupakan batas minimal upah perusahaan di Provinsi Jawa Barat.

“Sesungguhnya Upah Minimum Provinsi itu adalah batasan minimal dari pengupahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Baca juga: Kapolres Pastikan Kasus Warga Cimahi Gabung Militer Rusia Ditangani Polda Jawa Barat

Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga menegaskan jika UMP merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam menyeimbangkan perbedaan upah yang terjadi di antara kabupaten/kota di Jabar.

Beberapa daerah seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta dan lainnya, memiliki UMK di atas Rp3 juta, bahkan sebagian hampir menyentuh Rp6 juta. Namun masih terdapat daerah dengan UMK di bawah Rp3 juta seperti Kota Banjar, Pangandaran, Majalengka, Cirebon, dan lainnya.

“Artinya bahwa ada disparitas, yang satu sangat tinggi, yang lain sangat rendah,” ujarnya.

Baca juga: Miris, Pembangunan Jalan Kampung Wisata Cibunut Malah Rusak Estetika

Dengan penetapan UMP Rp3 juta menurut KDM tak akan berarti apapun bagi daerah dengan UMK tinggi seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan dengan UMK yang di atas Rp3 juta.

Namun, kenaikan pada UMP tersebut akan sangat berarti bagi pegawai/karyawan yang bekerja di daerah dengan UMK yang sangat kecil, seperti kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang hanya Rp2,3 juta, Kuningan Rp2,4 juta, Majalengka Rp2,6 juta, Indramayu dan Cirebon Rp2,7 juta.

“Dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri di Jawa Barat tetap berkembang, terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan ini bisa dipatuhi para pengusaha,”harapnya.

Baca juga: Menguak Istighfar sebagai Pengetuk Pintu Langit di Saat Hati Gundah

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Oka menjelaskan dasar penetapan besaran UMP Jawa Barat 2026.

Menurutnya, angka Rp3 juta ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) terendah di Jawa Barat yang menyentuh Rp3.096.000. Sehingga UMP Rp3 juta menurutnya angka yang masih aman.

“Formula yang digunakan sekarang itu adalah Kebutuhan Hidup Layak, dimana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat justru ada di Rp3.096.000. Jadi, Rp3 juta itu angka yang aman,” jelasnya.

Baca juga: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Lewat Rapat Paripurna

Pengumuman UMP tahun ini diakui KDM memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu penetapan UMP diumumkan berbarengan dengan UMK dan Upah Minimum Sektoral, kini ketiganya dilakukan secara berurutan.

“Hari ini dibikin bertingkat, dari mulai UMP Jawa Barat, setelah itu nanti Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat, lalu Upah Minimum Kabupaten, setelah itu Upah Minimum Sektoral Kabupaten,” jelasnya.***(Heryana)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *