Viral Live Tiktok ASN Bandung Barat, KDM Minta Bupati Sanksi Tegas: Bila Perlu Pemberhentian

Jawa Barat231 Dilihat

Kota Bandung – Viralnya aksi live TikTok salah seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat Dedi mulyadi.

Seperti diketahui, dalam live Tiktok tersebut, sang pejabat diduga sedang berbincang dengan temannya membahas soal pembagian fee proyek.

Alih-alih mendapat apresiasi karena prestasi dan kinerbja baik, sang ASN justru mendapat sorotan tajam dari warganet yang menyaksikan kegiatan di media sosialnya itu.

Baca juga: KDM Akan Siapkan Knalpot Standar di Setiap Polres, Kendaraan Knalpot Brong Tertangkap Langsung Ganti

Termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menganggap aksi ASN perempuan di KBB tersebut tak menggambarkan transparansi tata kelola keuangan.

“Ada pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat berstatus PPPK melakukan live TikTok yang dalam penglihatan saya bukan membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan, tetapi lebih pada ingin memperlihatkan style personal,” ujarnya.

Dedi Muyadi juga menyoroti percakapan yang terjadi dalam video siaran langsung tersebut yang menurutnya seperti membicarakan pembagian prosentase “jatah”.

Baca juga: Pengolahan Sampah Teknologi Pirolisis Siap Lahap Tiga Ribu Ton Sampah Harian Jawa Barat

Hal dilakukan pejabat KBB yang diduga bekerja di bidang pendapatan itu menurut KDM telah mencederai prinsip pelayanan serta prinsip pegawai yang semestinya.

“Ini adalah sikap yang mencederai prinsip-prinsip pelayanan, mencederai prinsip-prinsip seorang pegawai dalam melaksanakan tata kelola keuangan,” sambungnya.

Melalui video yang disebarkan pada Sabtu (8/8/2026), KDM mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.

Baca juga: Resmikan TPS3R Tegalluar, Bupati Bandung: Sampah Bukan Hanya Urusan Pemerintah

Ia juga menyebut telah meminta Jeje untuk bertindak tegas dengan memberikan sanksi melalui pemeriksaaan kepada yang bersangkutan secara terbuka.

“Yang kedua, dilakukan hukuman yang bersifat objektif berdasarkan kesalahan yang dibuat. Andai kata harus dilakukan tindakan pemberhentian, lakukanlah demi menjaga marwah pemkab Bandung Barat,” tegasnya.

Seluruh daerah termasuk KBB, kata KDM, memerlukan yang memiliki integritas dan tenggung jawab terhaap layanan kepada masyarakat.

Baca juga: Pangdam III Siliwangi Sambut Kunjungan Kerja Menkopolkam: Bentuk Perhatian Pemerintah

“Buat Pak Jeje bersikap tegas, jangan ragu,” pinta KDM.***(Heryana)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *