Kota Bandung – Fenomena permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh ormas dan LSM kerap menjadi sorotan setiap menjelang hari raya Idulfitri tiba, tak terkecuali tahun ini.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, umumnya permintaan THR oleh oknum ormas dan LSM menyasar lembaga pemerintahan, lembaga swasta, bahkan dunia usaha, baik BUMN, BUMD, maupun swasta.
“Hari ini ramai sekali orang membicarakan banyaknya pihak baik ormas maupun LSM yang menyampaikan surat permohoan THR kepada lembaga pemerintah, swasta dan lembaga lainnya,” ungkap Dedi Mulyadi.
Baca juga: Kodim 0624 Kabupaten Bandung Siapkan Personel Bantu Pengamanan Mudik Lebaran 2026
Terkait fenomena tersebut, gubernur yang akrab disapa KDM itu angkat bicara. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Rabu (11/3/2026), ia menyebut akan membuat edaran berisi larangan pemberian THR.
“Kami tegaskan, bahwa hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan edaran,” kata KDM.
Edaran, kata KDM, setidaknya berisi dua poin besar. Yang pertama, bagi aparat pemerintahan dari Gubernur hingga tingkat RT dan RW dilarang meminta dan memberikan THR kepada pihak manapun dengan dalih apapun.
Baca juga: Sambut Operasi Ketupat Lodaya, Polresta Bandung Lakukan Sejumlah Persiapan
Melalui edaran tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar juga melarang BUMD, BUMN, serta lembaga bisnis swasta memberikan THR kepada pihak manapun dengan dalih apapun.
KDM berpesan agar seluruh masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tidak saling membebani dan melaksanakan seluruh ibadah dengan khusyu.
“Mari kita rayakan Idulfitri untuk tidak saling membebani, dan kita jalani ibadah saum Ramadan dengan penuh khusyu, jangan sampai kita ini aneh, giliran puasa tidak puasa, giliran lebaran sibuk cari THR kemana-mana,” ujarnya.
Baca juga: Pengalaman Iftar di Wyndham Casablanca Jakarta Jadikan Ramadan Penuh Kesan
Melalui unggahannya tersebut, KDM juga mengajak masyarakat untuk merayakan hari lebaran dengan santai serta apa adanya.***(Heryana)
