Kota Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memacu para aparatur Sekretariat DPRD untuk memperkuat peran dalam menyelaraskan gerak legislatif dan eksekutif, agar menghasilkan kebijakan pembangunan yang manfaatnya terasa nyata oleh masyarakat.
Dikatakan Herman Suryatman, aparatur Sekretariat DPRD harus memiliki berbagai kemampuan tak hanya di bidang administrasi, tetapi juga memahami arah pembangunan beserta masalahnya.
Dalam Rapat Kerja Asosiasi Sekretris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (15/10/2026), Herman meyampaikan hal tersebut sebagai arahan bagi para aparatur Setwan (sekretariat Dewan).
Baca juga: Di Tengah Keterbatasan APBD, 95 Persen Sekolah di Kabupaten Bandung Butuhkan Revitalisasi
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal strategi perencanaan pembangunan yang menurutnya harus dimulai dari sasaran akhir pembangunan itu sendiri, bukan dari anggaran dan hal bersifat administratif lainnya.
“Start from the end dalam perspektif perencanaan biasanya saya akan memulai dari akhir. Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat,” tandasnya.
Dengan demikian, pembangunan yang berorientasi pada hasil menurutnya harus menjadi fondasi bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk Setwan.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN dan BRAN Susun Pembagian Tugas dan Kewenangan Sukseskan Reforma Agraria
“Targetnya progresif, karena target yang tidak progresif tidak akan membuat kita takut, tapi target yang membuat kita takut, itu yang akan mendorong kita mencapai tujuan,” ujarnya.
Sementara itu, setiap aparatur Sekretariat DPRD seyogyanya memahami substansi pemerintahan dan pembangunan, serta menguasai data hingga ke tingkat wilayah terkecil.
Karena pembangunan yang dilakukan berbasis data akan melahirkan optimisme pemerintahan bergerak secara proaktif dan tepat sasaran.
Baca juga: Tinjau Kebakaran Kantah Karawang, Wamen ATR BPN Pastikan Penanganan Berjalan Baik
“Tanpa penguasaan data yang memadai, program hanya berjalan berdasarkan kebiasaan atau menunggu persoalan muncul, bukan sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat,” jelas Herman.
Sedangkan kaitan dengan kelembagaan, Sekretariat DPRD kata Herman memiliki posisi sebagai jembatan komunikasi antara legislatif dengan eksekutif untuk mencapai sinergitas dua lembaga semakin produktif dan konstruktif.***(Heryana)
