Kota Bandung – Sebanyak 13 orang warga Jawa Barat yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapat atensi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Meski saat ini 13 korban sudah berada di tempat aman, yakni sebuah tempat penampungan di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), namun Dedi Mulyadi akan segera memulangkan mereka ke Jawa Barat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfianti mengatakan telah melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi bahkan lintas provinsi.
Baca juga: Prabowo Sebut Siap Kirim Delapan Ribu Pasukan Dukung Perdamaian Palestina
“Setelah kami mendapatkan berita dari Pak Gubernur, kami langsung berkoordinasi dengan Pak Karo Hukum, Pa Kaban Kesbangpol dan Kadiskominfo, untuk mengecek kasus ini bersama Tim Hukum Jabar Istimewa juga pastinya,” ungkap Siska saat ditemui di Bandung Rabu (18/2/2026).
Koordinasi juga diakui Siska dilakukan pihaknya bersama Polda Jabar yang dilanjutkan ke Polda NTT, DP3AKB NTT, TP PKK NTT, bahkan rumah penampungan dan Biarawati yang merawat para korban.
Seluruh koordinasi menurut Siska berkaitan dengan rencana penjemputan para korban secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam waktu dekat.
Baca juga: Kodiklatad dan Atase Angkatan Darat Australia Bahas Kerja Sama Peningkatan Profesionalisme Prajurit
“Pak Gubernur ingin menjemput karena terutama hak-hak korban dan kepentingan terbaik untuk anak-anak yang menjadi korban. Mudah-mudahan proses penjemputan bisa berjalan lancar,” kata Siska.
Disampaikan Siska, kondisi psikologi dan semangat para korban yang sempat menurun kini meningkat kembali setelah mereka menerima telepon secara langsung dari Gubernur.
Ia juga menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur bekerja di luar provinsi dengan iming-iming gaji besar, agar tak ada lagi anak Jawa Barat yang menjadi koran eksploitasi dan kekerasan.
Baca juga: Lagi, Polresta Bandung Resmikan Rumah Warga Lewat Program Bedah Rutilahu
Rencana penjemputan 13 korban TPPO oleh Gubernur Jawa Barat juga disampaikan Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso. Ia menegaskan rencana tersebut bukan bermaksud intervensi terhadap proses hukum.
“Pak Gubernur Sangat konsen, bukan untuk mencampuri persoalan hukum yang sedang terjadi, tetapi ingin menyelamatkan para korban yang saat ini ada di rumah penampungan di Sikka, NTT,” tegas Jutek.
Gubernur, kata Jutek, tak ingin para korban mengalami penderitaan berkali-kali. Setelah menjadi korban TPPO dan mengalami kekerasan seksual, mereka juga menderita secara psikis.
Baca juga: KDM Sebut Potensi Pariwisata Dongkrak PAD Kabupaten Garut Lewat Evaluasi Tata Ruang
“Pak gubernur igin memulangkan mereka hanya satu tujuannya, karena ini kasus sudah satu bulan ada di Maumere, sementara kalau menunggu kasusnya selesai ini panjang,” ungkapnya.
Setelah para korban pulang ke Jawa Barat dan terpenuhi seluruh haknya, maka Tim Hukum Jabar Istimewa akan turun tangan untuk memastikan proses hukumnya berjalan baik serta tidak menghambat kepulangan korban ke Jabar.
“Kami sudah berkoordinasi dan korban bisa diselamatkan karena kepedulaian Gubernur Jawa Barat. Selain 13 warga Jabar yang sudah mengadu, kami juga akan memastikan apakah ada warga lain yang megalami hal sama seperti yang dilaporkan melalui sosial media,” ujarnya.
Baca juga: Mengenal Tim Hukum Jabar Istimewa Bentukan KDM: Layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
Sebelumya, dikabarkan sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat diberangkatkan ke NTT dengan tujuan menjadi pekerja di sebuah pub. Namun setibanya di sana, mereka justru mendapat perlakuan tidak layak.
Selain menerima upah yang sangat rendah, mereka juga diduga mengalami pelecehan, hingga akhirnya 13 korban berhasil diselamatan oleh Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) yang diketuai Biarawati, Suster Ika.
Upaya pemulangan para korban mulai dilakukan usai Suster Ika melakukan video call dengan Dedi Mulyadi.***(Heryana)
