Jakarta – Digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diusulkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat Kemenko Bidang Perekonomian yang berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dalam rapat beragendakan pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja itu, Menteri Nusron Wahid menjelaskan rencananya untuk mengakselerasi digitalisasi RDTR pada 2026 mendatang.
Sedikitnya ada 300 RDTR yang menuturnya akan digenjot pada 2026 denga tujuan mempercepat perizinan berusaha, yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Disita SatPol PP Bandung Barat dan Bea Cukai
“Misal (300 RDTR, red) terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, Nusron menjelaskan, dengan terintegrasinya RDTR ke dalamOSS (Online Single Subission), maka Sevice Level Agreement bisa dua hingga tiga hari.
Lebih dari itu, dirinya mengungkapkan jika kementerian ATR/BPN memiliki target hingga sebanyak 2.000 RDTR bisa terintegrasi dengan OSS di seluruh Indonesia sebagai uaya mempercepat urusan KKPR.
Baca juga: Polisi Ringkus Tiga Anggota Geng Motor Penganiaya Pengendara di Bandung Barat
Namun, hingga saat ini sudah terdapat 646 RDTR dengan 428 diantaranya sudah terintegrasi OSS. Sisanya, lanjut Nusron Wahid ditargetkan dapat terintegrasi pada bulan ini.
Di sisi lain, terdapat 83 RDTR, 47 RDTR diantaranya merupakan progres yang dilakukan dari lintas sektor, 34 RDTR dari persetujuan Substansi, serta 2 RDTR melalui proses penetapan daerah.
“Jadi, ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini,” imbuhnya.
Baca juga: Hingga Senin Malam Pasien Keracunan Diduga Konsumsi MBG Cipongkor Datangi RS Cililin
Diakui Menteri Nusron, saat ini kementeriannya mendapatkan bantuan berupa loan dari Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Bantuan World Bank melalui program tersebut diproyeksikan dapat menyelesaikan sebanyak 500 RDTR yang akan dilaksanakan hingga 2029 yang akan datang.
Paparan lain juga dijelaskan Nusron dalam Rapat tersebut, yakni soal kementeriannya yang melakukan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dalam penyusunan RDTR terintegrasi di daerah.
Baca juga: Mendikdasmen Tegaskan Guru Miliki Tugas Berikan Bimbingan Konseling
“Karena pada 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi,” jelasnya.
Secara bertahap, BIG kata Nusron, pada 2026 akan mengerjakan peta dasar Pulau Sumatra, menyusul peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT pada 2027. Serta sisanya yang akan disisir pada 2029.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan imbauan agar dalam penyusunan RDTR memprioritaskan wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.
Baca juga: Kunjungi Sekolah di Cimahi, Mendikdasmen Saksikan Distribusi dan Pemanfaatan Interactive Flat Panel
“Semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra kan di bagian timur seperti wilayah Kepulauan Riau, karena itu menjadi perhatian para investor,” kata Airlangga.***(Heryana)
