Kota Bandung – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan kota Bandung. Kedatangan tim pemeriksa BPK disambut oleh walikota Bandung, Yana Mulyana di Balaikota Bandung, Kamis (13/10/2022).
Dalam sambutannya, Yana menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dianggap telah membantu pihaknya berupa arahan dalam tata kelola penyelenggaran daerah.
“Saya selalu intruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar selalu sigap, fokus dan merespon cepat dalam menindaklanjuti pemeriksaan yang dilaksanakan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan Pemkot Bandung. Sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Yana.
BPK mencermati dan menyoroti terkait kepatuhan pemerintah Kota Bandung dalam belanja modal gedung dan bangunan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga meliputi belanja modal pembangunan fisik dan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan jaringan pada 2021 dan 2022.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang mengatakan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya akan berjalan untuk kurun waktu 56 hari ke depan atau sekira dua bulan. Waktu yang cukup panjang tersebut menurut Paula dimaksudkan agar pemeriksaaan yang dilaksanakan mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih baik dan akurat.
“Karena lamanya ini supaya pemeriksaan bisa diambil kesimpulan pengelolaan kepatuhan dalam pengelolaan belanja di Kota Bandung lebih valid. Tim ini terdiri dari 9 orang. Kami harap bantuan pak wali dan jajaran juga untuk membantu kelancaran atas data juga dokumen dan informasi belanja modal,” jelas Paula.***(amd).
