Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian saat ini terus mengembangkan komoditas unggulan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan laju investasi demi kendalikan inflasi, Senin (12/09/22).
Salah satu bentuk pengembangan dari komoditas mendasar itu, maka akan dilaksanakanya bagaimana jual beli dilakukan dari produsen ke konsumen atau konsumen membeli langsung dari produsen.
Sebab, harga bawang yang dijual petani ke bulog sebesar Rp.17.000,- dan jika dijual eceran berkisar Rp.40.000 per/kg, sehingga selisih harga petani hingga pemasok masih terlalu besar dan mempengaruhi nilai jual di masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ir. H. A. Tisna Umaran M.P menjelaskan, dalam mengatasi selisih harga yang jauh maka pemerintah membeli produk yang dihasilkan petani sebesar Rp.22.000,- dan harga yang distribusikan berkisar Rp.35.000,- per/kg.
“Di tingkat petani itu harga 17 ribu dijual ke bulog 22 ribu lalu di eceran 40 ribu, jadikan 17 ribu dengan 40 ribu selisihnya sangat besar. Jadi misalkan kenapa kita tidak beli di pedagangnya 22 ribu dan jual ke konsumenya jangan 40 ribu, 35 ribu jadi ada selisih tidak terlalu besar untuk operator,” ujar Tisna Umaran.
Menurutnya, urgensi menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan di kabupaten bandung menjadi tugas yang masih diembannya. Sebab, sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial jika terjadinya fluktuasi harga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.
Kendati hal itu, dengan keunggulan kompetitif dan komparatif agribisnis kabupaten bandung terdapat pada aspek SDM komoditas pangan dan infrastruktur yang mudah dijangkau sehingga laju investasi masyarakat di daerah terkendali.
Menurut Tisna Umaran, pemerintah lebih fokus terhadap investasi dan nilai investasi masyarakat di bidang agribisnis kabupaten bandung hingga tembus di angka Rp. 4 Triliun per Tahun, sehingga kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melindungi investasi itu.
“Investasi masyarakat itu angkanya ada di kisaran 4 triliun dalam setahun, mau itu yang nanam padi, jagung sayuran dan perternakan termasuk kopi dsb. Jadi, ini kewajiban kita bagaimana bisa supaya melindungi investasi masyarakat itu menjadi aman,” ujarnya saat Talkshow Paguneman Warta Pajajaran, Senin (12/09/22).
Menurut Tisna, pemerintah berkepentingan menjaga inflasi dan investasi masyarakat khususnya beras padi organik dan kualitas premium, sayuran seperti kentang, tomat, bawang merah, cabe merah dan buah-buahan seperti stroberi yang memuncak pada skala bisnis nasional.
“Hal yang ingin terus kita lakukan itu bagaimana mengamankan investasi masyarakat tadi, Investasi ini ada dua hal yang harus di dampingi oleh kita, pertama adalah dari sisi pemasaran, yang kedua dari sisi perlindungan tanaman dari hama dan segala penyakit,” tutur Tisna.
Baginya, bagaimanapun komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi itu seperti telur, daging ayam dan daging sapi, pemerintah dapat kendalikan agar suplai tercukupi sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang berpotensi pada inflasi.
Disamping itu, pemerintah kabupaten bandung melalui dinas pertanian memiliki sejumlah program unggulan kabupaten bandung di tahun 2023, realisasi program salah satunya penganggaran di sektor agribisnis sebesar Rp. 25 Miliar dari total investasi Rp. 4 Triliun.
“Tahun depan itu fasilitasi sarana produksi, walaupun tidak cukup, karena investasi 4 triliun, sekarang baru dari pemerintah 25 miliar tapi minimal jika dibandingkan dengan daerah yang lain ini kontribusi kita sudah sangat signifikan perhatian terhadap petani,” imbuhnya.
Kendati hal itu, pemerintah juga tengah menyiapkan lahan 5 ha di kecamatan solokanjeruk dengan anggaran Rp. 117 Miliar dari APBN dan bekerjasama dengan pemerintah pusat serta ditunjuknya kabupaten bandung sebagai pusat bisnis dan edukasi kopi di Indonesia.***
Jurnalis: Armanda
