Bandung Barat – Upaya klarifikasi yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB), terkait dugaan kasus perseligkuhan mendapat tanggapan dari Ketua Pokja Wartawan KBB, M Raup.
Dalam keterangannya, Raup menganggap proses klarifikasi yang dilakukan Kepala BKPSDM KBB secara tertulis tak cukup membuat masyarakat terpapar informasinya.
Menurut Raup, klarifikasi seharusnya dilakukan secara terbuka dalam sebuah konferensi pers serta didampingi pihak terkait lainnya.
Baca juga: Bupati Bandung Janjikan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Pengguna RDF
“Kalau cuma klarifikasi sepihak, publik masih bisa bertanya-tanya. Dengan didampingi pihak terkait, misalnya Inspektorat, BKPSDM, atau lembaga pengawas internal, karifikasi menjadi lebih kuat,” ujar Raup, Rabu (13/5/2026).
Ia mengatakan, klarifikasi melalui konferensi pers akan lebih transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Raup juga menjelaskan jika melalui konferensi pers, maka yang bersangkutan tak akan terkesan cuci tangan atas persoalan yang terjadi.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Mahkota Binokasih Lahirkan Spirit Kembalikan Kejayaan Tatar Sunda
Terlebih, kata Raup, pihak terduga merupakan seorang pejabat publik. Sehingga klarifikasi yang dilakukan sejau ini masih belum cukup meluruskan informasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang ingin membantah, lakukan konferensi pers. Sampaikan langsung ke publik supaya tidak ada spekulasi liar,” sambungnya.
Ditegaskan Raup, saran yang disampaikannya tersebut bukan bermaksud memperkeruh situasi, namun dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi.
Baca juga: Di Tangan Dedi Mulyadi Empat Keraton Cirebon Segera Tampil Lebih Memikat
Di sisi lain, Raup tetap mengingatkan berbagai pihak atas asas praduga tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga ia meminta semua pihak menahan diri dengan tidak menyebarluaskasn informasi nir-verifikasi.
Diakuinya, hingga saat ini pihaknya belum menerima keterangan resmi dari yang bersangkutan.***
Sumber: Pokja Wartawan KBB
