Kota Bandung – Rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) digelar Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4/2025) menyisakan cerita yang menarik perhatian publik. Terutama ketika Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten.
Rudy Mas’ud melontarkan kalimat Gubernur Konten saat dirinya akan memulai paparannya di hadapan Komisi II DPR serta sejumlah gubernur yang hadir hari itu.
Saat pimpinan rapat mempersilahkan dirinya memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah yang dipimpinnya, Rudy Mas’ud menyapa seluruh yang hadir. Namun seolah secara khusus, ia menyapa Dedi Mulyadi dengan menyebutnya Gubernur konten.
Baca juga: Sikap Kritis Aura Cinta Dicibir Warganet Dibela Anggota DPRD, Demi Pansos?
“Terima kasih banyak Bu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi,” ucapnya sambil tersenyum.
Ucapan Gubernur Kaltim itu sontak membuat sejumlah media ramai memberitakan kejadian di Gedung DPR itu. Peristiwa tersebut juga langsung tersebar dan viral di berbagai platform media sosial di hari yang sama.
Terlebih dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi sempat membalas sindiran Rudy dengan menyebut saat ini biaya iklan di Pemprov Jabar turun drastis dari Rp50 miliar menjadi hanya tiga miliar rupiah.
Baca juga: Disebut Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Balas Sindiran Gubernur Kaltim dengan Efisiensi Belanja Iklan
“Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan ‘Gubernur Konten’, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Sekarang cukup tiga miliar tapi viral terus, terima kasih,” ucap Dedi.
Sindiran Rudy Mas’ud nyatanya tak sesuai dengan kondisi sebenarnya di daerah yang dipimpinnya. Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2024 Tentang APBD 2025, diatur mengenai pembuatan konten untuk kegiatan publikasi Kalimantan TImur.
Dicantumkan bahwa pembuatan 250 konten menelan anggaran Rp6,7 miliar. Dengan demikian, dapat dihitung bahwa rata-rata biaya pembuatan satu konten saja mencapai Rp26,8 juta.
Baca juga: Ucapan Selamat Jurgen Klopp Usai Liverpool Kunci Gelar Juara Liga Inggris
Masih belum cukup, ada juga biaya diseminasi yang mencapai Rp2,5 miliar, serta pengelolaan informasi publik melibatkan 125 media yang nilainya cukup fantastis, yakni Rp26,47 miliar. Artinya, rata-rata setiap media menelan biaya Rp211 juta.
Dari peristiwa tersebut banyak netizen kemudian mencari tahu sosok Rudy Mas’ud yang saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Timur, berpasangan dengan Seno Aji dalam Pilgub 2024 lalu.
Diketahui, Rudy merupakan seorang pengusaha asal provinsi tersebut. Kekayaannya yang luar biasa sempat menyita perhatian publik. Jika menilik LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), kekayaan Rudy mencapai Rp138 miliar.
Baca juga: Juara Liga Inggris, Kejutan Kedua Liverpool Usai Ditinggal Jurgen Klopp
Yang tak kalah menarik adalah utang pribadinya yang mencapai Rp137 miliar. Utang tersebut, berdasarkan keterangan beberapa sumber, disebut merupakan utang kebutuhan pribadi seorang Rudy Mas’ud.
Fakta lainnya yang membuat publik geleng kepala adalah bahwa Kalimantan Timur seakan menjadi panggung dinasti politik keluarga Rudy. Selain dirinya menjadi Gubernur, kakak Rudy, yakni Hasanudin Mas’ud merupakan Ketua DPRD Kaltim.
Tak hanya itu, kakak kandung Rudy lainnya, yaitu Rahmad Mas’ud saat ini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan. Sedangkan adiknya yang bernama Abdul Gafur Mas’ud pernah menjadi Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2022.
Baca juga: Wawalkot Sebut APBD Cimahi Takkan Pernah Cukup untuk Terapkan Sistem Ducting
Selain dugaan dinasti politik, Rudy juga dianggap sebagian pihak seolah anti kritik. Anggapan tersebut muncul setelah seorang aktivis bernama Andi Muhammad Akbar dipolisikan tim Rudy pada awal November 2024, seperti diberitakan Kaltimpost saat itu.
Rudy Mas’ud sukses memenangkan Pilkada 2024 meski sebelumnya digugat oleh rivalnya, yakni pasangan Isran Noor-Hadi atas selisih perolehan suara sebesar 11,3 persen.
Saat itu Isran-Hadi menuding adanya politik uang dalam Pilkada tersebut. Sayangnya, MK justru menolak gugatan Isran dengan memutuskan selisih suara tersebut adalah sah. Putusan tersebut menjadi jalan mulus bagi Rudy menduduki kursi Gubernur Kaltim 2025-2030.***(Heryana)
