Kabupaten Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung akan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada Rakornas Kepala Daerah/Forkopimda se-Indonesia beberapa waktu lalu.
Saat memimpin apel pagi di Lapangan Upakarti Soreang, Senin (6/2/2023), Bupati mengatakan sekaligus meminta ASN jajarannya untuk melakukan akselerasi kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Dalam melaksanakan arahan Presiden tadi, saya minta agar perangkat daerah menyusun perencanaan, anggaran, juga melakukan langkah-langkah konkrit,” tandasnya.
Arahan Presiden Jokowi yang dimaksud Dadang yakni penurunan kasus Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan pengendalian inflasi.
“Mengenai pengendalian inflasi di daerah, sesuai arahan pak Presiden juga agar kita melakukan pemantauan harga-harga komoditas yang memiliki pengaruh pada inflasi,” katanya.
Presiden juga menurut Dadang, berharap agar angka kemiskinan ekstrem mencapai nol kasus, stunting di bawah 14 persen di tahun 2024, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dadang juga mengingatkan jajarannya untuk memberikan kemudahan dalam perijinan dan investasi di daerahnya.
“Arahan lainnya dari Pak Presiden adalah terkait stabilitas keamanan daerah dalam mendukung tahun politik, juga Konsep tata kelola berbasis potensi unggulan masing-masing,” imbuhnya.
Di kabupaten Bandung menurut Dadang, saat ini tengah berlangsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, 6-9 Februari 2023. Ia meminta momentum Musrenbang dapat dijasikan wahana menjaring aspirasi warga yang dijadikan dasar perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
“Kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan, sekecil apapun kebijakan itu. Begitu pula saat menjaring aspirasi masyarakat pada musrenbang,” ujarnya.
Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPD) Menurut Dadang tengah melaksanakan pemeriksaan. Sehingga ia meminta seluruh pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Komitmen tersebut menurutnya penting dilakukan agar setiap laporan yang dituangkan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, seperti yang dicapai sebelumnya.
“Saya tekankan agar seluruh ASN bisa mendukung dan mewujudkan Kabupaten Bandung Bedas, terutama dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Saya harap kedepan, kita juga semakin solid dan kompak dalam kolaborasi. Kedepankan pola kerja yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi publik,” tuturnya.
Selanjutnya Bupati Bandung mengajak seluruh jajarannya untuk bersatu padu dalam upaya mewujudkan kabupaten Bandung lebih baik dalam berbagi sektor.
“Mari satukan hati, satu frekuensi, dan kuatkan niat baik, melangkah bersama wujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera,” pungkasnya.
