Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terkait rencana Gibran mengajukan Peninjauan Kembali (PK) soal keabsahan ijazahnya di Mahkamah Agung.
Sebelumnya rencana Gibran mengajukan PK juga menjadi salah satu saran dari Presiden Prabowo saat menerima pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, dalam polemik ijazah Gibran yang sudah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),tak ada pihak manapun yang bisa mengajukan PK.
Baca juga: Ternyata Ini Saran Presiden Prabowo di Pengunduran Diri Gibran
Terlebih Gibran sendiri kata Yusril, bukan merupakan pihak yang tergugat dalam perkara yang ditangani MA tersebut. Sementara putusan MA dan MK menurutnya bersifat final.
“Tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di MA itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen, sementara Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, tidak bisa mengajukan banding,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada sisi lain, Kementerian Dikdasmen sebagai tergugat di MA menurut pandangannya justru akan segera mengeksekusi putusan MA setelah diterima salinan resmi putusan tersebut.
Baca juga: Polisi Pulangkan Dua Perempuan Korban Perdagangan Orang di Malaysia, Dua Tersangka Diamankan
Yusril juga mengaku tidak melihat tanda-tanda Kementerian Dikdasmen akan mengajukan PK dalam perkara ijazah Gibran di MA. Justru sebaliknya, kementerian akan segera melaksanakan isi putusan.
“Dan kalau sudah dieksekusi oleh menteri pendidikan dasar dan menengah selaku atasan dirjen dikdasmen, maka putusan dari MA itu juga final” imbuhnya.
Ia menambahkan, pembuktian keabsahan ijazah bisa dilakukan Gibran hanya bersifat personal. Hanya saja lanjutnya, persoalan yang terjadi bukan masalah pribadi, melainkan masalah hukum.
“Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan di Pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat putusan dan sudah bersifat final,” tandasnya.
Sebelum Gibran Rakabuming Raka berencana memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan (ijazah) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN, rencana yang belakangan disebut mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu saran beliau agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.***(Heryana)
