Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berencana akan mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pemprov Jawa Barat.
Rencana tersebut menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna merupakan langkah antisipasi pihaknya dalam menghadapi potensi kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar menjelang akhir tahun 2026.
Berdasarkan proyeksi dari PT Pertamina, kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite diprediksi akan habis pada 9 Desember 2026. Bahkan untuk jenis Biosolar akan abis di awal Desember.
Baca juga: Jalankan Tugas Humanisme, Kapolresta Bandung kunjungi Rumah Warga
“Saya tidak mau menandatangani (pengajuan tambahan kuota) tanpa dasar yang jelas. Kalau angkanya tidak jelas, kita yang salah. Sampaikan ke Pertamina, dasar angka itu harus berdasarkan data mereka,” tegas Dadang saat menerima audiensi Pertamina Patra Niaga, Kamis (1/10/2026).
Hanya saja dalam usulan tersebut Dadang menegaskan tak ingin gegabah, karena pihaknya hanya berkewajiban mengusulkan, sehingga penting berhati-hati dalam pengambilan keputusan.
“Tujuannya baik, tidak apa-apa. Tapi dasarnya dari mana? Kalau hanya prasyarat, jangan. Saya sekarang mulai memperketat,” ujarnya.
Baca juga: Polres Cimahi dan Forkopimda Musnahkan Ribuan Knalpot Brong dan Narkoba Hasil Operasi Pekat
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga melalui Sales Branch Manger PJS II Fuel Bandung, Zico Aldillah Syahtia menjelaskan faktor penyebab munculnya potensi kelangkaan BBM bersubsidi di akhir tahun.
Migrasi konsumen BBM non subsidi ke BBM subsidi menurutnya menjadi salah satu penyebab. Hal itu terjadi lantaran adanya disparitas harga kedua jenis tersebut yang memiliki gap cukup jauh.
Dalam catatannya, terapat 13,6 persen pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Migrasi juga terjadi pada pengguna Dex yang kini memilih Biosolar.
Baca juga: Komitmen Komisi II DPRD KBB Kawal Hingga Tuntas Usulan Warga Aktifkan Irigasi Desa Ciburuy
“Ketika harga Pertamax naik, masyarakat bergeser ke Pertalite. Begitu pula Dex yang harganya Rp25.000 dibandingkan Biosolar Rp6.800,” ungkap Zico.
Faktor penyebab potensi kelangkaan BBM subsidi pada akhir tahun lanjut Zico, adalah munculnya penyalahgunaan kuota oleh sebagian oknum konsumen. Mereka membeli hingga melebihi pembelian harian hingga 120 liter (kendaraan R4), padahal kendaraannya menganggur.
“Kami sudah mendeteksi hal itu melalui sistem digitalisasi SPBU MyPertamina. Ratusan kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang sudah kami blokir,” katanya.
Baca juga: Tinjau Jalan Alternatif Situ Ciburuy, DPRD Bandung Barat Siap Kaji Usulan Warga
Kedua hal tersebut menmbuat jatah yang diberikan BPH Migas untuk 2026 sebanyak 370.000 kiloliter untuk Pertalite serta 90.000 kiloliter untukjenis Biosolar. Jumlah tersbut diprediksi tak akan mencukupi hingga akhir tahun 2026.***(Heryana)
