Kabupaten Bandung – Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan risiko digital menjadi hal penting di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Banyak manfaat yang di dapat, namun tak sedikit hal embahayakan pun terdapat di dalamnya.
Hal tersebut melatarbelakangi Dinas Komunikasi dana Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung menggelar Pelatihan Literasi Digital dan Jurnalistik Warga, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Diskominfo berkolaborasi bersama PWI Kabupaten Bandung itu memberikan pemahaman kepada para peserta terkait risiko digital, agar masyarakat lebih bijak dalam penggunaan media sosial.
Baca juga: Wagub Jabar Pada Mahasiswa Baru Ikopin: Koperasi Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi
“Pemkab Bandung bersinergi dengan PWI mengedukasi masyarakat terkait masalah risiko didgital. Kita sama-sama cerna, bahas, dan kita implementasikan bagaimana risiko dgital terjadi, maraknya hoaks, maraknya judol, pinjol yang harus sama-sama kita berantas habis,” ungkap Kadiskominfo Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi.
Soal informasi yang tersebat di ranah digital, melalui pelatihan tersebut Teguh berharap masyarakat dapat lebih bijak untuk melakukan konfirmasi sebelum sharing (membagikan) dan menyebarluaskannya.
Saring sebelum sharing menurutnya penting dilakukan oleh siapapun untuk mencegah beredarnya hoaks dan miss informasi yang berakibat merugikan salah satu atau bahkan semua pihak yang telibat.
Baca juga: Sebut Sampah Sebagai Masalah Pribadi, Ketua DPRD Kota Cimahi Ajak Warga Kelola Mandiri
“Kami berharap semua warga Kabupaten Bandung bijak terhadap media sosial. Kita yakini bahwa kadang kala kita main sharing tanpa menyaring pemberitaan,” ujarnya.
Tak hanya penggunaan media sosial yang sudah sangat massif, pemahaman risiko digital juga dititikberatkan pada berbagai platform lain seperti judol (judi online) dan pinjol (pinjaman online).
Teguh ingin masyarakat memahami dampak positif dan negatif dari kedua platform digital tersebut, agar mereka tidak terkecoh bahkan dirugikan karena penggunannya.
Alangkah lebih baik menurutnya, masyarakat memahami kebermanfaatan dari platform digital yang digunakan. Jangan sampai justru berdampak negatif pada diri sendiri secara hukum, sosial, maupun ekonomi.
“Kita pemerintah berperan sebagai regulator, memiliki kebijakan untuk bisa sama-sama berkontribusi, meyakinkan kita berkolaboasi semua termasuk menciptakan kolaborasi pentahelix untuk memberantas masalah resiko digital,” jelasnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemkab Bandung itu kata Teguh menjadi awal dari sinergitas pihaknya bersama PWI sebagai organisasi profesi wartawan.
Ke depan, kolaborasi tersebut menurutnya dapat terus dilaksanakan bahkan hingga tingkat kewilayahan untuk dapat memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat lebih luas.***(BS)
