Jakarta – Penggeledahan yang dilakukan kepolisian di 13 lokasi menyisakan sejumlah tanda tanya, tak terkecuali ihwal pemilik barang bukti senilai ratusan miliar yang disita polisi.
Kendati kepolisian belum membeberkan secara lengkap dan gamblang soal pihak yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi batubara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel yang sedang diselidiki, namun publik mengaitkannya dengan nama Jampidsus Febrie Adriansyah.
Sorotan mengarah kepada Febrie Adriansyah semakin menguat ketika lokasi penggeledahan Kortas Tipidkor Polri diduga milik dari Jaksa Agung yang telah mengungkap sejumlah kasus korupsi besar itu.
Baca juga: Kabupaten Bandung Siapkan Anggaran Perubahan 2026 Percepat Pembangunan SMA Baru di Pangalengan
Di tengah ramainya media sosial dan perbincangan masyarakat terkait penggeledahan yang dilakukan sejak Rabu (8/7/2026), Jampidsus Febrie Adransyah akhirnya muncul ke publik.
Namun, alih-alih publik mendapatkan pernyataan yang berkaitan dengan isu penggeledahan, Febrie justru muncul mengungkit sejumlah kegiatan penegakkan hukum yang dilakukan institusinya.
“Gedung Bundar (Kejaksaan Agung) saat ini sedang fokus untuk penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita,” kata Febrie dalam konferensi pers, Jumat (10/7/2026).
Baca juga: Wagub Prihatin Banyak ASN Jawa Barat Terlibat Judol: Ada Satu Orang Sampai Rp800 Juta
Beberapa kasus yang ditangani pihaknya disinggung Febrie seperti kasus tata kelola pertambangan hingga kasus tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, penegakkan hukum lainnya yang dilakukan Kejagung juga disinggung, yakni penindakan pidana atas perkara yang berkaitan dengan Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dari upaya hukum tersebut, ia megklaim telah berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara melalui denda administratif yang dibayarkan oleh sejumlah perusahaan nakal.
Dalam setiap penegakkan hukum yang dilakukannya itu, Jampidsus meminta dukungan masyarakat agar prosesnya tetap berjalan efektif dan independen.
“Upaya tersebut merupakan komitmen dari institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Namun, dalam pernyataannya itu, ia juga mengajak masyarakat agar bijak dalam menerima setiap informasi seta perkembangannya yang beredar di berbagai media.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menykapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar,” kata Febrie.***(Heryana)
