Kota Bandung – Pertumbuhan bagus pariwisata di Indonesia, tidak hanya melulu berurusan dengan angka kunjungan wisatawan, destinasi eksotis, atau investasi ekonomi semata.
Di balik gemerlapnya, di dalam aspek pariwisata menyimpan dimensi kemanusiaan yang krusial sebagai mesin penggerak kesejahteraan sosial dan sarana pengentasan kemiskinan.
Komitmen inilah yang ditegaskan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan sosial.
Baca juga: Ditambah Hasil UKW PWI Jabar 2026, Indonesia Kini Miliki 20 Ribu Lebih Wartawan Kompeten
Tahapan strategis ini menjadi tonggak penting dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan di berbagai daerah.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi yang terjalin erat bersama Kementerian Sosial.
Menurut Widiyanti, pariwisata di Indonesia sejauh ini telah terbukti menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menyerap sekitar 25,9 juta tenaga kerja serta menghidupkan ekosistem UMKM. Namun, ia menggarisbawahi bahwa makna hakiki dari pariwisata melampaui statistik ekonomi tersebut, Kamis (23/07/2026).
Baca juga: Pemilik Satu Kilogram Sabu di Cicendo Ditangkap Satnarkoba Polres Cimahi
“Pariwisata sesungguhnya menghadirkan harapan. Harapan bagi generasi muda untuk memperoleh keterampilan, memasuki dunia kerja, serta meningkatkan taraf hidup keluarga mereka,” ujar Widiyanti.
Ia menambahkan bahwa kemajuan destinasi wisata di berbagai wilayah telah membuka jalan bagi masyarakat lokal untuk merawat identitas budayanya.
Meski demikian, industri yang berkualitas membutuhkan pasokan talenta muda yang terdidik dan berkompeten.
Di sinilah keberadaan Sekolah Rakyat menjadi instrumen vital untuk membekali anak-anak dari latar belakang kurang mampu dengan keterampilan terbaik agar kelak menjadi profesional di industri pariwisata, pengelola desa wisata, hingga pemimpin daerah.
Baca juga: Truk Pengangkut Air Mineral Terguling, Lalu Lintas Jatinangor Seketika Memadat
Memperluas Akses Pendidikan Berasrama bagi Kelompok Rentan
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan secara sosial-ekonomi.
Pendataan dilakukan secara proaktif untuk menyasar anak-anak yang putus sekolah, berpotensi putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Sekolah ini berbasis berasrama dengan pendampingan penuh 24 jam dan lingkungan belajar yang ramah anak untuk mempersiapkan mereka menjadi bagian dari Generasi Emas 2045,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Baca juga: Kali Kedua PWI Jawa Barat Gelar Uji Kompetensi Wartawan 2026
Sejak diluncurkan pada Juli 2025, program ini telah mencatatkan berbagai torehan prestasi siswa di tingkat kabupaten, nasional, hingga internasional. Guna menopang keberlanjutan program, Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan infrastruktur gedung permanen.
Lahan yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata akan dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat pada tahap berikutnya.
Setiap kompleks gedung permanen dirancang mampu menampung hingga 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sarana penunjang yang memadai.
Baca juga: Kondisi Kesehatan Jadi Alasan Nanik S Deyang Mundur dari BGN, Prabowo Tunjuk Wamentan Sudaryono
Pada tahun ajaran 2026, pengelolaan Sekolah Rakyat memasuki babak perluasan yang signifikan.
Jika pada tahun pertama program ini melayani sekitar 15.000 siswa, tahun ini alokasi kuota ditambah sebanyak 30.000 siswa baru. Dengan demikian, total siswa yang tertampung mencapai 45.000 anak di berbagai wilayah.
Sebanyak 100 titik di antaranya akan memanfaatkan gedung permanen yang dibangun secara bertahap. Pemerintah mematok target jangka panjang yang ambisius sesuai arahan Presiden, yakni membangun fasilitas Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota hingga mampu menampung total 1 juta siswa pada akhir tahun 2029.
Baca juga: Seorang Driver Online di Bandung Berhasil Selamatkan Diri dari Upaya Pelaku Pencurian
Selain pendidikan formal, para siswa Sekolah Rakyat juga dibekali pengembangan minat khusus, seperti penguasaan bahasa asing mulai dari bahasa Inggris hingga bahasa Mandarin.
“Melalui sinergi lintas kementerian ini, anak-anak dari kelompok rentan tidak hanya mendapatkan hak pendidikannya kembali, tetapi juga memiliki pijakan yang kokoh untuk berkontribusi langsung dalam industri pariwisata dan pembangunan nasional di masa depan,” pungkas Widiyanti.***(Vera)
