Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah meminta data pekerja tambang di Kabupaten Bogor yang terkena dampak penutupan untuk dijadikan petugas kebersihan.
Namun, hingga kini permintaannya tersebut tak kunjung mendapatkan respon. Alih-alih mendapatkan data peekerja tambang, Dedi Mulyadi justru masih menanti.
Padahal data tersebut dikatakan Dedi Mulyadi diperlukan Pemprov Jabar untuk memastikan jumlah eks pekerja tambang yang akan dijadikan petugas kebersihan.
Baca juga: Soal Permintaan Tambang Bogor Dibuka Kembali, KDM Sebut Sedang Bangun Sistem
Rencana tersebut menurutnya sebagai solusi terbaik bagi eks pekerja tambang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang lebih tinggi dibanding menjadi pekerja tambang.
“Pemerintah provinsi memberikan tawaran solusi. Berulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar,” tutur KDM kepada awak media, Kamis (7/5/2026).
Ia menyoroti upah yang didapat pekerja dari pertambangan yang tidak sesuai dengan risiko yang diterima.
Baca juga: Warga Pangalengan Terdampak Bencana Longsor Terima Rumah Baru dari Bupati Bandung
Menurutnya, stetiap pekerja hanya menerima Rp40.000-Rp50.000 per hari. Tak ada asuransi yag didapatkan pekerja, baik BPJS kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
“Saya meminta (data) untuk saya masukan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jabar, membersihkan jalan-alan di wilayah Bogor,” jelasnya.
Sayangnya, data yang diminta KDM hingga kini tak kunjung dikirim oleh pihak desa setempat ataupun Pemerintah Kabupaten Bogor.
Baca juga: Ngatiyana Ingatkan Warga Pembayaran Pajak jadi Modal Pembangunan Kota
“Tapi sampai sekarang datanya gak ada yang mau ngasih tuh. Udahlah kalau bicara tambang itu bicara sesuatu yang menggoda,” ujarnya sambil berseloroh.
Kepada wartaan, dirinya juga membeberkan kompensasi yang telah didistribusikan kepda seluruh pekerja tambang.
Hanya saja, pihak pemerintah desa setempat kata KDM mengajukan jumlah yang jauh dari perkiraannya. Hal tersebut rupanya menimbulkan persoalan baru.
Baca juga: Warga Pangalengan Terdampak Bencana Longsor Terima Rumah Baru dari Bupati Bandung
“Dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Tetapi kepala desanya mengajukan 18.000,” ungkapnya.
KDM melanjutkn, 3.000 pekerja akan mendapatkan ana kompensasi masing-masing Rp3 juta per bulan selama enam bulan.
Namun dengan jumlah 18.000 pekerja seperti yang diajukan pihak desa, maka kompensasi yang diterima sesuai anggaran pemprov hanya jadi satu kali (bulan) saja untuk masing-masing pekerja.
Baca juga: Ngatiyana Ingatkan Warga Pembayaran Pajak jadi Modal Pembangunan Kota
“Karena jumlahnya dimasukan semua, warga yang bekerja tambang dan tidak bekerja tambang harus menerima, ya kita penuhi. Nah, kalau sudah dipenuhi, berarti kewajiban kita sudah selesai,” tegasnya.
Namun, dari permsalahan tersebut KDM melihat jika dari 18.000 orang yang didaftarkan itu tak semuanya merupakan pekerja tambang.
“Yang disebut kerja di sektor tambang tidak semuanya bekerja di sektor tambang. Kan ada yang cuma berdiri dijalan saja tiap hari diberi setoran, kan ada aktivisnya,” ujarnya.
Baca juga: Disdik Jabar Tepis Isu Penutupan SMKN 1 Rancabali
Terkait permintaan warga dan Bupati Bogor agar gubernur membuka kembali operasional tambang berizin, KDM menyebut saat ini tengah menanti sistem yang sedang dibangun untuk menata semuanya.***(Heryana)
