Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan jika setiap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Bukti konkret dari pernyataannya itu kata Erwan dapat dilihat dari cara berkomunikasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, hingga perangkat daerah yang disampaikan melalui media sosial.
“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Diskominfo juga bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat,” kata Erwan.
Baca juga: KBRI Phnom Penh Pastikan Rizki Bukan Korban TPPO, Begini Penjelasannya
Soal keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemdaprov Jabar, disampaikan Wagub Erwan Setiawan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (19/11/2025).
Dalam kegiatan yang digelar Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta itu, Erwan memberikan contoh kegiatan dirinya, gubernur dan pimpinan daerah melalui media sosial sebagai contoh penyampaian kebijakan secara terbuka.
Tak hanya itu, program ‘Abdi Nagri Nganjang Ka Warga’ juga menjadi sarana komunikasi langsung bersama publik, untuk membuktikan secara nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat.
Baca juga: Tetap Pulangkan Rizki, Gubernur Ingatkan Warga Jabar Waspadai Ajakan Bekerja di Luar Negeri
Sejumlah inovasi pun disebut Erwan telah dilakukan dirinya bersama Gubernur Dedi Mulyadi dalam 10 bulan memimpin Jawa Barat. ada sejumlah iovasi berbasis digital yang diluncurkan, salah satunya aplikasi ‘Nyari Gawe’ yang sangat populer.
Soal inovasi juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Bara Adi Komar. Ia mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya terus memperkuat jaringan dengan kabupaten/kota lewat pembinaan teknis PPID.
Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan setiap daerah kabupaten/kota, Diskominfo Jabar terus memberikan fasilitasi kegiatan tersebut.
Baca juga: Wakapolri Sebut Masyarakat Pilih Lapor Damkar Daripada Polisi: Persoalan Quick Response
“Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait,” tuturnya.
Dijelaskan Adi Komar, tujuan kegiatan tersebut tak hanya memperkuat tata kelola informasi publik, tetapi juga meningkatkan kapasitas PPID, terutama dalam menangkal hoaks.***(Danny)
Sumber: Humas Jabar
