Jakarta – Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan membuka Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the modernization of the Land Administration.
Kegitan yang berlangsung di Aula PTSL, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (11/8/2025) itu, mengartikan Indonesia dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, menjadi tuan rumah acara tersebut.
Dijelaskan Ossy Dermawan dalam acara yang juga dihadiri perwakilan Bank Dunia, kegiatan trsebut bertujuan sebagai ajang diskusi dan berbagi pengetahuan dua negara dalam aspek administrasi pertanahan.
Baca juga: Hendry Ch Bangun Tegaskan Plt Tetap Sah dan Dorong Rekonsiliasi Demi Sukseskan Kongres PWI
“Ini memberikan kesempatan bagi kedua negara kita untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan kita,” kata Ossy.
Wamen Ossy sempat menyampaikan peningkatan signifikan pendaftaran tanah di Indonesia, terutaa sejak munculnya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada 2017.
Melalu program tersebut,kata Ossy, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan proses pedataran serta menerbitkan 5-10 juta Bidang Tanah setiap tahunnya.
Baca juga: Istana Merdeka Siap Sambut 16.000 Undangan Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Dikatakan Ossy, hingga saat ini telah terdaftar sebanyak 122,9 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 96,7 juta bidang tanah diantaranya telah memiliki kepastian hukum melalui sertipikat yang diterbitkan.
Ditengah forum tersebut, Wamen ATR/BPN itu juga menyampaikan paparan terkait penguatan pelayanan publik dalam bidang pertanahan dan tata ruang yang penting dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem dan SDM.
“Transformasi digital, kami yakin dapat membawa peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa hal ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat,” imbuhnya.
Baca juga: Istana Merdeka Siap Sambut 16.000 Undangan Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Perwakilan Nepal, yakni Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA), Ganesh Prasad Bhatta, mengaku ingin negaranya mempelajari administrasi pertanahan yang diterapkan di Indonesia.
Beberapa sistem pelayanan Kementerian ATR/BPN juga mereka akui ingin mempelajarinya dari Indoesia, termasuk pendaftaran tanah, valuasi, perpajakan, hingga penggunaan drone dan satelit dalam proses akuisisi data.
“Indonesia telah mengelola pertanahan dengan baik. Daratan Indonesia saja 15 kali lebih besar daripada daratan kami,”ujarnya.
Baca juga: MPR Dorong Regulasi Percepatan Transisi Energi: Jadi Kebutuhan Mendesak
Hal tersebut diakui Ganesh sebagai salah satu alasan pihaknya mau mempelari semuanya dari Indonesia. Terlebih, jika dibandingkan dengan Indonesia yang menyentuh capaian pengelolaan 5-10 juta bidang tanah per tahun, sedangkan di Nepal, capaian saat ini hanya di 35-40 juta bidang tanah.
Kegiatan Learning Exchange berlangsung 11-15 Agustus 2025. Selain Kemementerian ATRT/BPN, delegasi Nepal juga beragendakan kunjungan ke sejumlah lembaga yang berada dibeberapa tempat di Indonesia, seperti halnya Kanwil BPN Yogyakarta.***(Heryana)
