Surabaya – Rencana pemerintah mengurangi dana transfer pusat ke daerah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Ia mengatakanjka hal itu terjadi dapat menimbukan masalah serius.
Menurut Deddy Sitorus, masalah serius akan menjadi ancaman bagi daerah dengan APBD yang sangat kecil dan sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Lain halnya, lanjut Deddy Sitorus, jika terjadi pada daerah dengan APBD besar, yang berarti memiliki pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dibanding dengan dana pusat ke daerah.
Baca juga: Bawa Dukungan 17 Daerah, Hendry Ch Bangun Mantapkan Diri Jadi Calon Ketua Umum PWI
“ini akan menjadi bermasalah karena kemudian pemerintah-pemerintah daerah itu kehilangan kemampuannya untuk melakukan pelayanan publik stimulan terhadap kegiatan ekonomi,” jelas Deddy dalam kunjungan kerja spesifik di Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, pemotongan dana transfer pemerintah pusat akan sangat dirasakan daerah dengan APBD kecil. Dampak tersebut tidak akan terlalu terasa oleh daerah yang memiliki APBD besar.
Hanya saja, dari data yang dimilikinya, sangat sedikit daerah yang memiliki kekuatan fiskal dan APBD besar di Indonesia. Ia menyebut hanya ada enam provinsi yang masuk dalam kategori daerah dengan fiskal yang cukup kuat.
Baca juga: Bandung Nmax Community Rayakan Satu Dekade Jadi Pelopor Komunitas Bikers
“Realitanya, hanya ada 6 provinsi yang fiskal kuat kategorinya. Kalau dilihat Kabupaten/kota itu ada 4 seluruh Indonesia yang bisa dikatakan kuat, yaitu 2 daerah di Bali, dan 1 di Jawa TImur,” bebernya.
Dari efisiensi anggaran tahun 2025 saja menurutnya tlah mengakibatkan sejumlah daerah mengalami kesulitan fiskal, sehingga tak sedikit akhirnya mengambil jalan pintas dan mudah dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kendati akhirnya menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, cara tersebut tetap dilakukan demi menutupi biaya pembangunan daerahnya masing-masing.
Baca juga: Enam Posisi di Polresta Bandung Laksanakan Sertijab Hari ini
“Realitanya deflasi itu sudah terjadi berbulan-bulan. Artinya pendapatan masyarakat kita itu terpuruk, akhirnya menimbulkan banyak perlawanan,” imbuhnya.
Deddy menuturkan, isu rencana pemotongan dana transfer pusat ke daerah sekira Rp260 triliun terungkap dari nota keuangan yang disampaikan pemerintah beberapa hari lalu. Angka tersebut diartikan sebagai pemotongan sekira rata-rata 25 persen bagi daerah.
Kondisi demikian menurut Deddy harus segera diantisipasi dengan langkah strategis dan mitigasi yag tepat, demi menghindari gejolak yang berpotensi terjadi di tengah masyarakat.
Baca juga: Sejumlah PJU di Kota Bandung Mati, Ternyata Ini Penyebabnya
“DPR RI terus mendorong agar kebijakan fiskal pemerintah pusat tetap memperhatikan keadilan antar daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan merata di seluruh Indonesia,” pungkasnya.***(Heryana)
