Jakarta – Perencanaan tata ruang yang baik menjadi faktor paling penting dalam setiap pembangunan infrastuktur yang akan dilaksanakan, sehingga memiliki kepastian hukum.
Penyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Badan Pertahanan Nasional Ossy Dermawan saat menjadi pemateri dalam International Conference on Infrastructure 2025.
Dalam acara yang digelar oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di JICC, 11-12 Juni 2025 itu, Wamen Ossy memberikan keynote speech.
Baca juga: Kunjungi Polsek Jajaran, Kapolres Cimahi Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
“Pembangunan infrastruktur butuh tanah, namun tanah butuh kepastian hukum, butuh aksesibilitas, butuh zonasi yang jelas, dan butuh harmonisasi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial,” kata Ossy di hari kedua ICI 2025, Kamis (12/6/2025).
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan perencanaan tata ruang yang mengintegrasikan seluruh komponen tadi menjadi satu kesatuan sebuah tata kelola menyeluruh.
Diakui Ossy, untuk mewujudkan konsep terpadu antara pemanfaatan lahan hingga tujuan pembangunan itu sendiri, pihaknya bersama kementerian lain berupaya mewujudkannya.
Baca juga: Ada Hotel di Kampus UPI? Yuk Intip Keunikan dan Fasilitas di Dalamnya
Dirinya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan hanya berdasar pada pertimbangan teknis saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan contoh pembangunan yang dilakukan dengan memastikan konektivitas antar wilayah, atau membangun faskes (fasilitas kesehaan) pada lokasi yang sangat dibutuhkan.
Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa infrastruktur itu sendiri harus dipastikan ketahanannya terhadap bencana alam. Dengan demikian perencanaan tata ruang seperti yang dijelaskannya di awal bisa dijadikan alat mitigasi.
Baca juga: Kapolresta Bandung Tinjau Lapas Narkotika Pastikan Pembinaan Berjalan Optimal
Ossy juga menyebut, saat ini kementeriannya telah memperkenalkan sejumlah upaya yang bisa digunakan sebagai alat mitigasi yang dimaksud. Diantaranya pemetaan potensi banjir, gempa bumi, regulasi zonasi, serta alokasi RTH (Ruang Terbuka Hijau).***(Heryana)
