Kota Bandung– Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang akan menghapuskan kegiatan wisuda sekolah mendapat tanggapan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Dalam sebuah kesempatan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan wisuda sekolah boleh dilaksanakan selama tidak memberatkan dan disetujui orang tua siswa. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Gubernur Dedi Mulyadi.
Saat dikonfirmasi awak media usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur, Dedi Mulyadi menyatakan akan tetap teguh ada pendiriannya melarang wisuda sekolah.
Baca juga: Mantan Legislator Ini Ajak Pemimpin Jawa Barat Kerja Tanpa Banyak Bicara
“Bagi saya, hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA” tegas Dedi Mulyadi.
Menurutnya, meski secara teorinya wisuda sekolah tergantung pada kemampuan orang tua siswa, namun ia memastikan bahwa banyak orang tua yang mengaku keberatan dengan beban pembiayaan kegiatan tersebut.
Lebih lanjut Gubernur yang akrab disapa KDM itu menjelaskan jika dirinya memahami persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Jawa Barat, karena selalu bergaul dengan mereka.
Baca juga: Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten, Ternyata Biaya Konten Kaltim Capai Puluhan Miliar Rupiah
“Orang jangan melihat ke atas, saya kan hidup bergaul dengan masyarakat setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan,” ujarnya.
Politisi partai Gerindra itu juga mengaku memahami bahwa siswa tidak mampu akan menangis dan marah ketika tidak bisa mengikuti kegiatan wisuda yang diselenggarakan pihak sekolah, karena merasa menjadi siswa tersisihkan.
Sehingga dirinya lebih memilih menyelamatkan orang tua siswa dari kondisi yang memaksa mereka akhirnya berutang, hingga terlilit pinjol (pinjaman online) atau rentenir.
Baca juga: Sikap Kritis Aura Cinta Dicibir Warganet Dibela Anggota DPRD, Demi Pansos?
“Anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani. Akibat nya orang tua pinjam bank emok, bank keliling, dan angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” jelasnya.
Dirinya juga mengaku mengetahui saat ini banyak di lingungan RT kumpulan masyarakat yang terjebak mengelola dana pinjaman dari renteniryang digunakan untuk kebutuhan sekolah, termasuk kegiatan wisauda dan study tour.
“Jadi, bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang riil. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan tiap hari di rumah dinas menangani 100 orang mengadu hal yang sama,” ungkap Dedi.
Baca juga: Disebut Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Balas Sindiran Gubernur Kaltim dengan Efisiensi Belanja Iklan
Terkait kebijakannya melarang sekolah menyelenggarakan wisuda dan study tour, mantan Bupati Purwakarta itu dengan tegas mengatakan tak akan menggubris siapapun yang tidak sependapat dengannya, demi masyarakat Jabar.***(Heryana)
