Kota Bandung – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Bandung direncanakan akan melakukan pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui akreditasi.
Biayanya pun menurut Wali Kota Bandung, Yana Mulyana telah disiapkan, yakni sebesar Rp516 miliar. Hal itu ia sampaikan Yana saat melakukan kunjungan terhadap surveyor akreditasi di RSUD, Senin (16/1/2023).
“Detail Engineering Design (DED) sebenarnya sudah selesai pada 2022, namun saya minta agar disempurnakan, pembangunannya harus tetap di sini lokasinya, kemudian tidak boleh mengganggu pelayanan. Biayanya kalau berdasarkan DED tadi sekitar Rp516 miliar. Pemkot Bandung siap menganggarkan,” ungkap Yana.
Dengan pengembangan tersebut dirinya berharap RSUD Kota Bandung yang berada di Ujungberung itu dapat menjadi rumah sakit yang lebih layak untuk masyarakat Kota Bandung.
Harapan lainnya diungkapkan Yana agar dalam akreditasi tahun ini, RSUD Kota Bandung dapat meraih predikat Paripurna. Untuk itu, dalam pelaksanaan akreditasi, Yana mengimbau agar RS dapat menyampaikan kondisi terkini, sehingga surveyor dapat memberikan masukan dan bimbingan untuk pelayanan maksimal.
“Dari sekian banyak indikator masih ada yang belum terpenuhi 100 persen dari target pelayanan. Harapannya kalau dinilai dari luar, bisa lebih objektif, sehingga menjadi perbaikan pelayanan di RS ini,” jelasnya.
Dikatakan Yana, tahun ini Pemkot Bandung menganggarkan Rp12,6 miliar untuk RSUD Kota Bandung agar bisa memberikan pelayanan terbaik.
“Saat pandemi, beban RSUD cukup berat. Karena kota Bandung jadi rujukan daerah lain. Kami berikan bantuan terus menerus dari belanja tidak terduga (BTT) yang juga cukup besar,” imbuhnya.
Tahun 2016 menurut Direktur RSUD Kota Bandung, Mulyadi, RSUD Kota Bandung pernah meraih predikat Paripurna. Sumber daya manusia (SDM) di RSUD saat ini telah mencapai 756 orang, dengan rincian 72 orang tenaga kesehatan (nakes) medis, 486 nakes non medis, dan 207 orang tenaga non-kesehatan.
“Ada beberapa hal yang menjadi indikator penilaian akreditasi RS. Dan tujuh indikator sudah kita penuhi per laporan Januari-Desember 2022″, terangnya.
Indikator yang disebut standar penilaian tersebut diantaranya:
1. Mutu Nasional
2. Indikator Sasaran keselamatan pasien
3. Pelayanan klinis prioritas
4. Indikator sesuai tujuan strategis RS
5. Perbaikan sistem
6. Manajemen risiko
7. Penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran.
8. Penggunaan APD
9. Enam langkah cuci tangan
10. Waktu tunggu rawat jalan.***(amd).
