Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Lewat Rapat Paripurna

Nasional122 Dilihat

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Pengesahan tersebut terjadi melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (19/11/2026), di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

“Apakah RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Puan Maharani yang disambut kata “setuju” dari seluruh fraksi.

Baca juga: Maksimalkan Daya Tarik Kalimalang, Pemprov Jabar Siap Permulus Jalan Kota Bekasi

Pertanyaan tersebut dilontarkan Puan sebanyak dua kali dengan jawaban yang sama pula dari seluruh fraksi yang hadir dalam Rapat Paripurna saat itu. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset kini resmi menjadi Undang-Undang (UU).

“Insya Allah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan bahwa tidak ada lagi keterkaitan dan maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat,” kata Puan.

Sebelumnya, ia menjelaskan jika RUU tersebut telah melalui serangkaian proses yang dilakukan DPR RI. Dalam catatannya, DPR telah sedikitnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 87 Kali.

Baca juga: Polresta Bandung Lakukan Monitoring Pastikan Warga Aman dari Dampak Genangan Air Pascahujan

Lembaga legislatif juga mengaku telah melakukan kunjungan ke 15 provinsi di Indonesia, hingga menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam prosesnya, DPR menurut Puan sudah menyerap aspirasi dari 46 Daerah Pemilihan (Dapil).

“Juga sudah dilakukan penelitian penelaahan, evaluasi, supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain, seperti KUHAP dan KUHP,” sambung Puan.

Dalam Pembicaraan Tahap I yang dilakukan pada Rabu (18/11/2026) melalui penapat yang disampaikan,seluruh fraksi menyatakan setuju RUU Perampasan Aset dibawa ke Pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna yang berlangsung hari ini.

Baca juga: Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset Segera Naik Paripurna

“Seperti yangteah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah pada hari ini kita akan memutuskan dan mensahkannya menjadi undang-undang,” kata Puan.***(Heryana)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *