Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memasuki babak baru setelah Pimpinan Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR RI) menerima kedatangan Gibran, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan jika kedatangan Gibran Rakabuming Raka ke kantornya memang berkaitan dengan pengundran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Ahmad Muzani, tak banyak hal yang disampaikan oleh Gibran. Bahkan waktu pertemuan pun disebutnya cukup singkat, yakni hanya sekira 20 menit saja.
Baca juga: Tim Barongsai Kabupaten Bandung Barat Siap Rebut Medali PORPROV XV Jawa Barat
“Baru saja pimpinan MPR RI menerima wakil presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Ahmad Muzani.
Kedatangan Gibran menemui pimpinan MPR disebutnya hanya satu agenda saja, yakni menyampaikan surat pengunduran diri, surat yang sama dengan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam waktu sekira 20 menit itu pula Gibran meminta agar MPR segera melakukan proses lanjutan terhadap surat pengunduran dirinya itu.
Baca juga: Polresta Bandung Fasilitasi 1.200 Pencaker Asal Kabupaten Bandung Hadiri Poliran Job Fair
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut. Dan hari ini pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” jelasnya.
Dalam rapat yang untuk menentukan langkah lanjutan, Muzani bilang akan melibatkan para pimpinan fraksi di MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sesuai ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan nama wakil presiden baru yang definitif. Sedangkan Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wapres pengganti.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Asuransikan Anggota Aslinmas, Ini Besaran Santunan yang Bakal Diterima
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini dapat berjalan dengan baik dan peristiwa ini praktek ketatanegaraan baru bagi negara kita.***(Heryana)
