Kabupaten Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatana meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk bekerja dengan selalu mengedepankan integritas.
Ia menekankan pentingnya dilakukan upaya penguatan integritas bagi para ASN di Kabupaten Bandung. Untuk itu Pemkab Bandung meluncurkan “SIMALABAR”, sebuah Program pembelajaran ASN berbasis digital yang dikembangkan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung.
Peluncuran SIMALABAR yang digelar di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (6/10/2026) itu menggambarkan sinergitas antara Pemkab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: KDM Pastikan Warga Jabar Bisa Berobat di RS Jakarta: Dijamin Pembayarannya
“Integritas harus terlihat nyata dalam cara kita menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik, hingga mengambil keputusan,” kata Dadang.
Bupatimengajak seluruh ASN untuk mengikuti dan mempelajari seluruh modul yang ada dalam SIMALABAR serta membuktikan inegritas setiap individu pegawai melalui tindakan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
SIMALABAR juga disebutnya sebagai sebuah platform E-learning yang wajib diakses oleh seluruh ASN Pemkab Bandung, mengikuti, hingga menyelesaikan seluruh modul pembelajaran integritas di dalamnya.
Dijelaskan Dadang, program tersebut dirancang dan dikembangkan dengan tujuan membentuk karakter dan pola kerja ASN yang akuntabel, bahkan hingga berani menolak berbagai bentuk konflik kepentingan.
Ia menegaskan, penguatan integritas di kaalangan ASN sangat penting dilakukan. Tak hanya sebatas seremoni, namun justru menjadi fondasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tanpa pungli, serta indikasi penyimpangan.
Secara umum, penguatan integrasi diharapkan dapat membangun kualitas pelayanan Pemkab Bandung hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.
Baca juga: Sekda Herman Suryatman: Puluhan Ribu Rutilahu di Jabar Terima Bantuan Presiden
Selain utusan KPK RI, kegiatan hari itu juga dihadiri Kepala BKPSDM, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Badan, serta para Camat se-Kabupaten Bandung.***(Heryana)
