Kota Bandung – Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas program pembangunan provinsi Jawa Barat pada 2027 mendatang.
Beberapa hak masyarakat yang dianggap mendasar seperti layanan pendidikan dan listrik menjadi program prioritas yang akan diselesaikan Pemprov Jabar pada 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti Rapat Paripurna bersama DPRD Jabar yang beragendakan kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rabu (5/8/2026).
Baca juga: Puluhan Calon Paskibraka Kabupaten Bandung Mulai Ikuti Pemusatan Latihan
“2027 kan tinggal ngelanjutin (sektor) pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ungkap Dedi Mulyadi.
Di tahun depan juga, KDM menargetkan pemenuhan jaringan listrik bagi masyarakat yang belum terlayani. Ia menglaim jumlah warga yang belum menikmati aliran listrik kini semakin menurun tinggal 80 ribu dari sebelumnya sebanyak 500 ribu warga.
Meski program pendidikan dan elektrifikasi menjadi prioritas untuk dirampungkan pada tahun depan, dirinya memastikan pembangunan infrastruktur jalan tak akan berhenti.
Ia menyabut, akses akan diperkuat dengan konektivitas yang baik dari jalan nasional hingga jalan tingkat desa, untuk memperlancar transportasi dan pelayanan publik.
“Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir,” sambungnya.
Infrastruktur menurutnya bukan hanya membangun jalan, namun juga memastikan seluruh layanan dasar yang baik seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga: Kapolres Cimahi: Media Jadi Mitra Strategis Bangun Kepercayaan Publik
Dalam pernyataannya, KDM mengaku tak ingin di Jawa Barat masih ada anak-anak yang berangkat ke sekolah kesulitan melewati sungai, atau seorang pasien yang harus ditandu karena sulitnya akses untuk ambulans.
Satu hal lagi yang menurutnya akan menjadi fokus kebijakan anggaran pada 2027 adalah penyelesaian program rumah tidak layak huni (rutilahu).***(Heryana)
