Kota Bandung – Usulan Komisi V DPRD Jawa Barat untuk reaktivasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) masih menjadi perbincangan di kalangan praktisi pendidikan dan sebagian masyarakat.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya bahwa sekolah di Jabar masih akan tetap digrastiskan dan tak akan melakukan aktivasi SPP.
Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat dan dana bantuan pendidikan dari Pemerintah provinsi Jawa Barat menurutnya sudah cukup memenuhi kebutuhan operasional sekolah.
Baca juga: Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Disambut Delapan Rute Baru Super Air Jet
“Biaya operasional sekolah juga saya sudah cek, cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu juga mengaku yakin BOS dan bantuan Pemprov cukup untuk operasional sekolah. Fakta yang ia temukan di lapangan masih ada sekolah yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan di luar pendidikan.
“Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepetingan lain yang bukan pendidikan jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar,” ungkapnya.
Baca juga: Antisipasi Kekeringan, Bupati Bandung Perintahkan PDAM Tempatkan Toren di Tiap Kecamatan
KDM juga berdalih tak ingin jika jumlah bantuan yang diterima pihak sekolah berlebih sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan dan tata kelola. Ia khawatir kondisi tersebut memnculkan masalah hukum yang menimpa kepala sekolah.
“Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban kepala sekolahnya. Jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” jelasnya.
Menurutnya, sekolah dengan masih memungut SPP membuat banyak masyarakat memiliki tunggakan ke pihak sekolah. Hal itu ia ketahui ketika masih menjadi Anggota DPR RI.
Baca juga: Kejagung RI Terima Barang Bukti Hasil Penggeledahan Kortas Tipidkor Usai Tes Keaslian
Ia akui kala itu sering membantu masyarakat yang mengeluhkan ijazahnya masih tertahan di sekolah karena tungggakan biaya pendidikan (uang sekolah).
“Banyak tuh dulu waktu saya anggota DPR datang ke sekolah-sekolah bayar tunggakan-tunggakan siswa yang belum dibayar. Dan itu sekolah negeri,” ungkapnya.
Beberapa siswa seingat dirinya yang dibantu karena tunggakan biaya pendidikan, di antaranya di Subang, Tasikmalaya, Cimahi, Purwakarta, Ciamis dan bebebrapa daerah lainnya.
Baca juga: MBG Jangan Berhenti di Piring, Kaji Rantai Pasok, Sampah, dan Nasib Ekonomi Lokal
Sementara itu, pendidikan tanpa pungutan alias gratis di Jawa Barat menurutnya diterapkan mulai tahun ajaran 2025/2026 atau dalam satu tahun terakhir.
Ia mengajak semua pihak berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat semakin lebih baik di masa mendatang.
“Dan kita buktikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara, bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya,” ujarnya.***(Heryana)
