Kota Bandung – Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia berlangsung di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertindak menjadi Insepktur Upacara.
Dalam amanatnya, Dedi Mulyadi menyampaikan gambaran terkini kondisi wilayah yang dipimpinnya, termasuk sejumah persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Kondisi Jawa Barat yang masih memiliki persoalan membuat gubernur yang akrab disapa KDM itu menyampaikan permohonan maaf dengan menyebut belum bisa memerdekakan masyarakatnya.
Baca juga: Bikin Resah, Pria Bawa Golok Ganggu Lalu Lintas Bandung-Pangalengan Dibekuk Polisi
“Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat,” ucapnya.
Permohonan maaf disampaikan KDM dengan alasan masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya adanya 80 ribu masyarakat yang belum menikmati jaringan listrik.
Sebelumnya jumlah tersebut lebih besar saat dirinya mulai menjadi gubernur pada 2025, yakni mencapai 500 ribu yang tidak memiliki jaringan listrik. Namun, KDM menargetkan akan menyelesaikannya pada 2027 mendatang.
Baca juga: Peringati HUT Kemerdekaan, Pemprov Jawa Barat Gelar Kirab Bendera Merah Putih, Cek Rutenya di Sini!
Menurutnya, kondisi masyarakat Jawa Barat yang belum memiliki jaringan listrik merupakan sebuah ironi di tengah Jawa Barat sebagai daerah penghasil energi listrik terbesar di Indonesia.
Beberapa pembangkit listrik yang ada seperti PLTA Saguling, Cirata, Jatiluhur, dan Jatigede, serta geothermal yang ada di beberapa daerah, membuat Jabar mampu mendistribusikan energi istrik hingga ke beberapa daerah di Indonesia.
“Menjadi sebuah ironi ketika memiliki energi yang besar, tetapi rakyat kita yang bahkan dengan pembangkit itu tidak memiliki lisrik,” sambungnya.
Baca juga: Dan Bandung: Ketika Romansa Pidi Baiq Bertemu Sentuhan Rudi Soedjarwo
Selain masalah jaringan listrik yang belum dimiliki puluhan ribu warga. Masalah ekonomi dan kesehatan menurut KDM juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Dengan tata kelola keuangan yang baik, lanjut KDM, maka tak perlu lagi ada masyarakat Jawa Barat mengalami kendala biaya atau meninggalkan utang ketika mengakses layanan kesehatan.
“Jawa Barat harus melindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan, tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan, tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang karena kemiskinannya meninggal tanpa perawatan dari dokter dan paramedis,” tegasnya.
Baca juga: Pidato KDM di Hari Jadi Kabupaten Bekasi: Pemimpin Harus Punya Nyali
Seluruh persoalan tersebut akan diselesaikan secara kolaboratif oleh berbagai unsur pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, instansi vertikal lainnya seperti Polda, Kodam III Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Kejati, dan lainnya.
“Dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, instansi vertikal Kejati, Polda, Kodam III Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Kememnag, harus bahu membahu. Tujuannya satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.***(Heryana)
