Kota Cimahi – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan Pemkot Cimahi pada APBD 2026 merupakan langkah pemanfaatan yang tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Ngatiyana saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Eksternal DPRD Kota Cimahi, Rabu (5/8/2026).
Perubahan APBD 2026 juga kata Ngatiyana menyentuh kepentingan masyarakat, serta memperhatikan sisi manfaat yang harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Sebab Aksi Begal Tak Boleh Hanya Dikaitkan dengan Ekonomi
Ia juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan.
“Berdasarkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Kota Cimahi diproyeksikan naik menjadi Rp 1,429 triliun, atau bertambah Rp 27,35 miliar,” ungkap Ngatiyana.
Sementara di sisi Belanja Daerah dilakukan pengurangan sebesar Rp104,27 miliar menjadi Rp1,504 triliun, pembiayaan netto ditetapkan Rp74,37 miliar.
Baca juga: Selain Infrastruktur, KDM Sebut Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jadi Fokus APBD Jabar 2027
Meski mengalami pengurangan dalam belanja daerah, Wali Kota memastikan hal tersebut tak lantas mengurangi semangat dan komitmen dalam menyukseskan pembangunan.
Pasalnya, lanjut Ngatiyana, semua keputusan dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara perkembangan pendapatan dan sumber pembiayaan.
“Kondisi sumber daya yang terbatas menuntut kita bekerja lebih cerdas, efisien, dan inovatif,” ujarnya.
Baca juga: Puluhan Calon Paskibraka Kabupaten Bandung Mulai Ikuti Pemusatan Latihan
Ngatiyana juga menegaskan komitmen bahwa pihaknya tidak boleh hanya menunggu anggaran besar untuk bisa bekerja dengan baik.
Beberapa program pembangunan daam skala prioritas sempat disebutkan Ngatiyana, di antaranya Program Pemberdayaan Masyarakat, hingga kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, dukungan pembiayaan pembangunan underpass Gatot Subroto, UMKM, serta infrastruktur lainnya masih termasuk dalam program pembangunan dengan skala prioritas.***(Heryana)
