Kota Cimahi – Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko mengatakan bahwa pembahasan dokumen LPJ (Laporan Pertangungjawaban) Pelaksanaan APBD 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu Widyatmoko saat membuka Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (15/7/2026).
Pembahasan LPJ, kata Wahyu, telah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD secara terbuka.
Baca juga: Pemkot Cimahi Sebut Defisit Anggaran 2027 Sebagai Pilihan Kebijakan Pembangunan
Dalam prosesnya, pembahasan menurut Wahyu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk komitmen tata kelola keuangan daerah yang baik.
“Hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD. Laporan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini,” jelas Wahyu.
Sementara Rapat Paripurna yang ia buka, beragenda persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh Wali Kota.
Kedua agenda tersebut menjadi hal penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Wahyu bilang, LPJ APBD 2025 menjadi gambaran pelaksanaan anggaran oleh eksekutif dan legislatif di masa lalau.
Sedangkan KUA dan PPAS 2027, lanjutnya, merupakan petunjuk arah pembangunan kota Cimahi di masa yang akan datang.
“Dokumen tersebut akan menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan, menjaga kesehatan fiskal daerah, serta menyelaraskan kebijakan dengan RPJMD dan arah pembangunan nasional,” jelasnya.
Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Polresta Bandung Berhasil Selesaikan 94 Persen Perkara dan Sita Jutaan Narkoba
Dalam rapat yang dihadiri 30 dari 45 Anggota Dewan itu diharapkan Wahyu dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.***(Heryana)
