Prihatin Atas Kondisi Prasarana Disdamkar, DPRD Kabupaten Bandung Janji Dorong Tambah Anggaran

Bandung Raya19 Dilihat

Kabupaten Bandung – Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Bandung mendapatkan apresiasi dari Komisi C DPRD Kabupaten Bandung.

Apresiasi disampaikan ketika Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Mako Disdamkar Kabupaten Bandung di Soreang, Rabu (14/1/2025).

Kepada Warta Pajajaran, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Eep Jamaludin mengungkapkan tujuan dari kunjungan kerja tersebut, yakni ingin mengetahui seberapa optimal kinerja Disdamkar Kabupaten Bandung.

Baca juga: Polres Cimahi Amankan Tersangka Customer Service Tujuh Situs Judi Online

“Kita ingin melihat sejauh mana kinerjanya, ternyata pemadam kebakaran ini sudah optimal. Tinggal bagaimana pemerintah daerah, termasuk DPRD dan seluruh stakeholder mendorong penguatan dari sarpras, biaya, dan SDM,” kata Eep.

Ia juga menyampaikan sejumlah catatan terkait Disdamkar, baik dari kinerja yang dinilai positif, maupun keprihatinan atas kondisi sejumlah sarana prasarana yang dinilai kurang memadai.

“Di satu sisi bangga tapi di sisi lain kita sedih melihat pakaian lusuh. Betul bahwa dari semua OPD yang kinerjanya melebihi ekspektasi dari anggaran itu adalah Damkar,” tutur Eep.

Baca juga: Nekat Edarkan Narkoba, Seorang Satpam Pemkot Cimahi Ditangkap Polisi

Namun hal tersebut menurutnya kontradiktif dengan keadaan Disdamkar yang memprihatinkan, terutama berkaitan dengan sarana prasarana. Padahal, kata Eep, dinas tersebut juga memiliki fungsi penyelamatan.

Selain peralatan dan perlengkapan kerja yang disebut Eep memerlukan perbaikan dan penggantian, ia bahkan menyoroti seragam personel Disdamkar yang sudah harus diganti.

“Kita usahakan ada peningkatan anggaran Damkar, karena banyak perlengkapan perlu perubahan dan perbaikan, bahkan sampai seragam juga sudah lusuh. Ini perlu anggaran dan cukup mendesak,” jelasnya.

Baca juga: Monitoring Hari Pertama Sekolah, Kadisdik Kabupaten Bandung: Relatif 100 Persen Hadir

Dalam kesempatan itu, pihaknya mendorong Disdamkar untuk menyampaikan gambaran kondisi lembaganya secara lebih detail kepada Banggar DPRD dalam pengajuan anggaran sesuai kebutuhan Disdamkar.

“Jadi, nanti kalau di Banggar coba Pak Kadis sampaikan kondisi ini supaya bisa menjadi catatan bersama. Karena selain wajib dasar, kondisinya seperti itu, pakaiannya sudah lusuh, perlengkapan yang cukup riskan,” ujarnya.

Namun, Eep juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi Disdamkar tah hanya diselesaikan oleh lembaga itu sendiri, melainkan perlu dorongan dari berbagai stakeholders, termasuk legislatif.

Baca juga: Kota Bandung Terima “Bonus” Kotoran Manusia Pasca Libur Nataru, Farhan: Segera Dibersihkan

Ia mengaku tak ingin kekurangan di tubuh Disdamkar yang tidak terselesaikan justru berdampak pada terabaikannya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

“Kita nanti akan mengkaji mana yang termasuk urgent, karena itu sifatnya wajib, jangan sampai diabaikan. Jadi, bukan masalah besar atau kecil, tapi lebih melihat sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Eep berharap kinerja Disdamkar yang sudah sangat baik mendapat dukungan dari berbagai pihak, agar dinas tersebut tak mengalami kesulitan di kemudian hari saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: Keluarga Bocah Tewas Tersengat Listrik Tempuh Jalur Hukum, Dishub Kota Cimahi Disomasi

Sementara itu, Kadisdamkar Kabupaten Bandung Iman Irianto mengaku senang dengan kehadiran Anggota Komisi C yang menjadi kesempatan bagi pihaknya menyampaikan evaluasi kinerja sepanjang 2025.

“Disitu kami diberikan kesempatan menyampaikan evaluasi pelaksanaan tugas, kierja, dan anggaran 2025, serta perencanaan untuk 2026,” kata Iman.

Lebih lanjut Iman juga memaparkan sejumlah isu strategis, termasuk rencana 2026 yang salah satunya adalah mendorong Komisi C sebagai mitra kerja Disdamkar agar dapar memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan terkait SDM, Sarana Prasarana, serta anggaran.

Baca juga: Polresta Bandung Gelar Razia, Tertibkan Ratusan Kendaraan dengan Knalpot Brong

“Alhamdulillah ada respon kuat, dan menurut Dewan akan ditindaklanjuti dalam perubahan APBD 2026 dan perencanaan 2027. Kebutuhan yang mendesak disamping BBM, operasional anggota, juga APD (Alat Pelindung Diri) yang melekat di badan, juga alat penunjang tugas,” bebernya.***(BS)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *