Kota Bandung – Berkurangnya dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat masih menjadi perbincangan hangat, sebagian khawatir akan dampaknya pada keberlangsungan pembangunan yang diprogramkan 2026 mendatang.
Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pengurangan TKD tak akan memengaruhi pembagunan di Jawa Barat, bahkan beberapa anggaran pembangunan justru ditingkatkan berkali lipat.
APBD Jawa Barat 2026 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun, namun angka tersebut berubah menjadi Rp28 triliun setelah dipastikan TKD yang didapatkan Jabar pada 2026 berkurang Rp2,4 triliun.
Baca juga: Satu Ruangan Kelas SMP Pasundan 1 dan 2 Ambruk, Enam Siswa Alami Luka
Kendati terjadi pengurangan TKD dalam jumlah yang cukup besar, Herman menyebut pembangunan yang menyentuh masyarakat justru dinaikan. Semisal anggaran pembangunan infrastruktur yang semula Rp2 triliun, pada 2026 dinaikkan menjadi Rp4 triliun.
“TKD berkurang tapi pembangunan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, irigasi, dan sejenisnya kita tingkatkan menjadi Rp4 triliun, sebelumnya Rp2 triliun,” tutur Herman via sambungan telepon.
Selain infrastruktur, kenaikan anggaran juga dilakukan pada sektor pembangunan desa menjadi Rp740 miliar, kesehatan Rp1,6 triliun, pendidikan Rp6,3 triliun, serta ketahanan pangan dan ekonomi sebesar Rp280 miliar.
Baca juga: Banjir Dayeuhkolot Sebabkan 3.000 Rumah Terendam, Ribuan Warga Mengungsi
Dinaikannya seluruh anggaran pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat mengakibatkan dilakukannya efisiensi sejumlah pengeluaran. Hanya saja Herman memastikan jika efisiensi dilakukan hanya di internal Pemprov Jabar.
Beberapa pembelanjaan internal pemprov dilakukan efisiensi seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, makan minum, biaya listrik, dan anggaran kebutuhan lainnya.
“Belanja perjalanan dinas yang sebelumnya ngabring ayeuna mah ngagidig sorangan (sekarang pergi sendirian), jangan sampai olok kejo ceuk urang lembur mah (jangan sampai boros nasi kata orang desa, Sunda),” ujarnya berseloroh.
Baca juga: Masuki Nopember Warga Dayeuhkolot Mulai Gelisah Dihantui Potensi Banjir Menahun
Sementara pada efisiensi anggaran makan dan minum, Herman menyebut pada 2026, tamu dan rapat yang dilaksanakan di Gedung Sate hanya disediakan air minum.
Pemangkasan anggaran juga dilakukan pada penggunaan listrik. Herman mengatakan, pada malam hari listrik di Gedung Sate dan kantor pemerintahan harus dalam kondisi padam.
“Kami pastikan APBD Jawa Barat berpihak untuk rakyat, ini komitmen Pak Gubernur dan kami semua. Karena aparatur pemerintah ada untuk rakyat dan tugasnya mensejahterakan rakyat, itu harus terlihat dari komposisi anggaran,” tandasnya.***(Heryana)
