Jakarta – Rapat pembahasan revisi UU TNI menuai protes dari kalangan masyarakat sipil. Tak hanya isi revisi yang memunculkan sejumlah pertanyaan, tempat pelaksanaan rapat pun menjadi sorortan.
Pasalnya, rapat pembahasan UU TNI justru digelar Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont, yang merupakan sebuah hotel bintang di Jakarta. Rapat juga dilaksanakan dua hari, yakni Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025.
Koalisi Masyarakat Sipil yang gerah dengan pelaksanaan rapat revisi UU TNI itu, menggeruduk hotel Fairmont, tempat dlaksanakannya rapat pemerintah bersama TNI.
Baca juga: Satu Rumah di Desa Cibodas Terbawa Longsor, Camat Lembang: Keselamatan Warga Paling Utama
Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai rapat yang diselenggarakan terkesan terburu-buru serta kontraproduktif dengan upaya efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Proses pembahasan RUU TNI ini dilakukan secara terburu-buru tanpa pelibatan partisipasi publik dan tertutup, bahkan rapat ini digelar di hotel mewah di tengah maraknya efisiensi anggaran,” tulis Kontras.
Masyarakat membayangkan betapa besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rapat yang sebenarnya bisa dilaksanakan di Gedung DPR yang jelas peruntukannya.
Baca juga: Sambut Idulfitri, Harga Naik Tak Jadi Soal Demi Hadirnya Kue Lebaran
Selain hotel bintang lima, pelaksanaan di akhir pekan juga dipastikan akan membuat biaya menjadi berlipat ganda. Terlebih muncul alasan bahwa pemlihan hotel karena rapat digelar hingga malam hari, sehingga sebagian anggota Dewan langsung menginap untuk istirahat.
Kontras juga memandang Pembahasan RUU TNI jauh dari tujuan yang sebenarnya serta tidak menjadi solusi atas permasalahan struktural TNI.
“Justru ada usulan penambahan posisi untuk prajurit di ranah sipil, hal ini malah menjauh dari profesionalisme TNI dan semangat Reformasi,” tulisnya Kontras lagi.***(Heryana)
