Kota Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi tak ingin terdapat bagian masyarakat yang terlewatkan dalam upaya sosialiasi pengawasan pemilu.
Untuk memassifkan pengawasan pada proses Pilkada 2024, Bawaslu Kota Cimahi kembali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan kalangan seniman, Rabu (23/10/2024).
“Karena pada konsep awalnya kita tidak ingin ada kelompok masyarakat yang ketingalan untuk menjadi sasaran sosialisasi kami,” ungkap Ahmad Hidayat, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi.
Baca juga: Sepanjang Oktober 2024 Polres Cimahi Tangkap 24 Tersangka Kasus Narkoba
Pihaknya yakin, semakin meluasnya sosialisai akan berdampak pada efektifnya upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan setiap proses pemilu, termasuk Pilkada 2024.
Pihaknya juga menyadari jika keterbatasan jumlah SDM menjadi alasan Bawaslu melibatkan unsur masyarakat dari berbagai kelompok untuk melakukan pengawasan partisipatif.
“Kita sadar betul bahwa kalau hanya ditangani oleh penyelenggara Pemilu, tentu tantangannya berat,” imbuhnya.
Baca juga: Kurangi Ketergantungan pada TPA Sarimukti, Cimahi Optimalkan TPST Santiong
Jika pun tidak seluruh lapisan masyarakat tersentuh dengan sosialisasi yang diselenggarakan, setidaknya kegiatan tersebut kata Ahmad, dapat menyentuh kelompok strategis di masyarakat, seperti seniman.
Disinggung terkait bentuk pastisipasi yang diinginkan Bawaslu, Ahmad mengaku ingin masyarakat melakukan hal lebih dari itu, yakni berani melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaan pemilu.
“Kalau datang ke TPS kemudian mencoblos, bagi kita itu partisipasi yang biasa. Harapan kami, minimal para seniman tahu aturan pemilu, minimal tahu salurannya laporan harus disampaikan kepada Bawaslu untuk menjadi laporan awal,” jelasnya.
Baca juga: Terima Hibah 3D Printer, Penjabat Wali Kota: Sejalan dengan Ekonomi Sirkular Pemkot
Melalui sosialisasi yang berlangsung di Ahadiat Hotel, jalan Prof. Dr.Sutami, Kota Bandung itu, Ahmad Hidayat berharap para peserta dapat menjadi agen Bawaslu.
Ia juga menjelaskan jika pengawas partisipatif tidak dibentuk dalam sebuah wadah atau organisasi, meainkan sebagai bagian dari masyarakat yang teredukasi.***(Heryana)
