Kabupaten Garut – Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin menyebut angka perkawinan anak di Kabupaten Garut cukup tinggi. Akibatnya, daerah berjuluk Kota Intan itu menghadapi sejumlah persoalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Barnas dalam sebuah bertemuan bersama PUSPAGA (Peguatan Pusat Pembelajaran Keluarga) serta berbagai stakeholders.
Dampak dari perkawinan anak kata Barnas, menimbulkan masalah kemiskinan, putusnya pendidikan, serta resiko tinggi perkawinan.
Baca juga: Bupati Bandung Ingatkan Jemaah Pengajian Pentingnya Perbaikan Akhak
Selain itu, ketidaksiapan seorang anak dalam menapaki masa pernikahan juga berakibat pada perceraian.
Barnas berpendapat bahwa sebelum memasuki masa pernikahan, seseorang harus matang dalam berbagai hal, termasuk matang secara ekonomi, fisik dan mental.
“Stabil ekonominya, stabil fisiknya, stabil daripada mentalnya, karena akan menghadapi gelombang besar setelah pernikahan,” ucap Barnas, Rabu (10/7/2024).
Baca juga: Ratusan Fotografer Ikuti Doss Photolympic 2024 dalam Perayaan Satu Abad PAF Bandung
Dengan demikian, kegiatan edukasi yang dilakukan DP3AKB Provinsi Jawa Barat saat itu dapat diharapkan berdampak pada pengurangan angka perkawinan di di Kabupaten Garut.
Terkait masih tingginya angka perkawinan anak juga diamini Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti. Menurutnya di Jawa Barat angka tersebut masih cukup tinggi.
Selain dampak yang diuraikan Penjabat Bupati Garut, Siska juga menandaskan jika perkawinan anak berdampak pada kesehatan reproduksi yang terganggu.
Baca juga: 100 PAF Anniversary Hadirkan Kreator Digital Dudi Sugandi dalam Workshop Seputar Lomba Foto
Hal tersebut bedampak lanjutan pada meningkatnya angka kematian ibu dan anak, selain juga meninggikan angka perceraian akibat faktor psikis.
“Memang masih di rata-rata 85 ribu sampai 98 ribu (angka perkawinan anak) setiap tahun naik turun, tapi ini tentu harus kita turunkan,” ujarnya.***(Heryana)
