Kota Cimahi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Supiyardi, S.Pd.I., M.Si., memprioritaskan penyampaian aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan III tahun 2023.
Kegiatan ini diadakan di Aula Yayasan Aliyardi al Mi’roj, Jl. Rancabentang no. 256 RT 4 RW 13 Kelurahan Cibeureum pada Sabtu (04/11/2023), dengan diundang sebanyak 500 warga yang dibagi dalam dua sesi.
Dalam interaksinya dengan awak media, Supiyardi menyampaikan isu penting terkait tufosi anggota dewan dan kebutuhan masyarakat untuk memahami keuangan pemerintah kota.
Beliau juga menekankan perlunya pemahaman aturan agar tidak merugikan masyarakat serta kontrol terhadap keuangan pemerintah kota.
“Kota Cimahi telah memberikan kegiatan kepada masyarakat melalui kegiatan termasuk, pokir. Di dalam pokir ini, terdapat beberapa program, salah satunya untuk perbaikan drainase, rutilahu, jalan setapak, dan lainnya. Masyarakat perlu tahu bahwa anggaran kota Cimahi tidak hanya terfokus pada hal tersebut saja,” ungkap Supiyardi.
Dalam penjelasannya, Supiyardi juga memaparkan bahwa selain anggaran untuk infrastruktur, terdapat alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.
“Anggaran sampah setahun mencapai 2% dari APBD, hampir 23 miliar rupiah setiap bulannya. Masyarakat perlu peka terhadap cara pengolahan sampah yang baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Supiyardi menyoroti pentingnya menjalankan anjuran pemerintah terkait pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kota Cimahi dikenal sebagai salah satu pengelola sampah terbaik di Jawa Barat,” tandas Supiyardi.
Dengan menggali aspirasi masyarakat dan memberikan informasi yang komprehensif, Supiyardi berharap dapat memperkuat keterlibatan warga dalam proses pembangunan kota Cimahi.
Kegiatan reses ini menjadi wadah untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat, sehingga tindak lanjut yang diambil oleh DPRD dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.***(hry)
