DPR RI Desak Pemerintah Segera Bebaskan 11 WNI yang Ditahan Kepolisian Kamboja

Nasional441 Dilihat

Jakarta – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali terungkap. Kali ini 11 Warga negara Indonesia (WNI) dikabarkan enjadi korban penipuan kerja yang diduga dilakukan sindikat operdagangan orang.

Menganggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk segera menyelaesaikan kasus tersebut dan menyelamatkan kesebelas WNI yang saat ii ditahan di Kamboja itu.

Kasus yang menimpa 11 WNI itu tak berbeda dengan yang dialami beberapa korban TPPO yang berhasil diungkap sebelumnya. Mereka tertarik dengan janji pelaku untuk dipekerjakan sebagai petugas call center. Namun setibanya di negeri Gajah Putih itu, 11 WNI malah dipekerjakan sebagai scammer (penipu online). Akibatnya, kesebelas korban dijemput kepolisian Kamboja.

“Saat ini mereka sedang menjalani penyelidikan oleh kepolisian setempat. Pemerintah harus bekerja cepat menyelesaikan kasus ini. Mereka memiliki keluarga yang mencemaskan keadaan mereka dan menantikan kepulangannya,” ujar Netty, Senin (19/6/2023).

Pemerintah kata Netty, harus turut mendorong percepatan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Kamboja. Politisi PKS asal Jawa Barat itu tak ingin para WNI yang menjadi korban TPPO itu kemudian terlantar dan penyelesaian kasusnya menjadi tidak jelas.

Di sisi lain menurutnya, keluarga para korban menantikan kepastian nasib 11 WNI itu dari tanah air.

Penyelasain kasu tersebut secara komprehensif juga diharapkan Netty segera dilakukan pemerintah melalui penelusuran terhadap agen penyalur tenaga kerja atas 11 WNI tersebut.

“Usut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran 11 WNI. Pastikan mereka mendapat hukuman yang setimpal,” pinta Netty.

Penipuan kerja terhadap 11 WNI menurut Netty harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk dapat menangani kasus serupa yang mengarah pada TPPO. Netty bahkan menyebut Presiden harus turun kuntuk memimpin upaya pemberantasan mafia TPPO yang melibatkan oknum pejabat BP2MI, TNI, dan Polri.

“Jangan biarkan nyawa rakyat Indonesia jadi taruhan kepentingan segelintir orang,” tegasnya.***(hry)

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *