Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti isu penyebaran virus Marburg yang dikabarkan telah menelan korban jiwa di negara Guinea, Afrika Barat. Lebih jauh Netty juga menyoroti masih lemahnya sistem kesehatan Indonesia, sehingga dianggap Netty rentan terhadap serangan berbagai macam virus.
Ia khawatir dengan kondisi sistem kesehatan Indonesia seperti sekarang, maka setiap virus yang masuk akan berpotensi menjadi pandemi. Dalam keterangan persnya, Selasa (28/2/2023), Netty meminta pemerintah untuk memperhatikan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi atas penyebaran virus Marburg.
“Virus ini mirip dengan Ebola, sangat menular dan bahkan WHO menyebut tingkat kematian akibat virus Marburg ini mencapai 88 persen. Orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gajala demam tinggi, nyeri otot, diare, muntah, dan sakit kepala,” tuturnya.
Meski di Indonesia sendiri belum ada laporan atas kasus Marburg, namun politisi PKS asal Jawa Barat ini mengingatkan pemerintah agar waspada dan tidak menganggap mudah persoalan ini. Ia juga meminta kementerian Kesehatan (kemenkes) melakukan langkah pencegahan secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah harus belajar dari pandemi Covid-19 dalam upaya memperbaiki sistem kesehatan Indonesia.
“Sistem kesehatan nasional kita ini masih belum kuat dan masih rentan terhadap pandemi. Demikian halnya dengan sistem pencegahan kita saat ini masih lemah, tracking dan tracing juga belum maksimal,” terang Netty.
Netty memandang pentingnya langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah. Kemenkes kata Netty, perlu melakukan sosialisasi secara masif dengan mengedukasi masyarakat terkait virus Marburg.
“Apakah Kemenkes sudah memiliki prosedur yang efektif guna mengedukasi masyarakat soal virus ini? Jangan sampai masyarakat panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi kasus,” tambah Netty.
Langkah pencegahan menurut Netty juga dapat dilakukan pemerintah dengan mengawasi akses dari Afrika ke Indonesia. Sistem kesehatan Indonesia kata Netty belum didukung teknologi dan sumberdaya yang mumpuni.
” Jangan sampai kita kembali kecolongan dan terlambat mengawasi kedatangan pelaku perjalanan dari negara-negara di Afrika yang berujung pada tidak terkendalinya kasus. Apalagi surveilans kesehatan belum didukung dengan sumberdaya dan teknologi yang baik, misalnya pintu masuk dari luar negeri,” imbuhnya.
