Jakarta – Kericuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) beberapa waktu lalu, menyita perhatian Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Netty Prastiyani Aher.Atas kejadian yang menewaskan dua orang tenaga kerja (naker) itu, Netty meminta pihak yang terkait tidak melihat kejadian tersebut hanya terbatas pada fakta kejadian semata.
“Jangan hanya melihat kasus ini hanya dari sisi fakta siapa melakukan apa dan korbannya siapa, tapi juga harus dipahami dari sisi kebijakan dan aspek strukturalnya,” ujar Netty, Kamis (25/1/2023).
Keterangan Netty itu disampaikan dengan menyoroti kebijakan yang muncul dan diatur dalam Undang-undang Ciptaker dan Perppu Ciptaker. Menurutnya, persoalan tenaga kerja asing (TKA) dalam UU Ciptaker dan Perppu itu terlalu dipermudah. Hal Tersebut Kata politisi PKS ini sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
“Ini alarm darurat yang patut kita waspadai bersama, bahwa potensi kecemburuan tenaga kerja dalam negeri terhadap TKA itu pasti ada. Contohnya tenaga kerja dalam negeri merasa diperlakukan tidak adil atas hak mereka seperti pada besaran gaji, tunjangan, dan K3. Tentu hal ini akan menimbulkan konflik,” jelasnya.
Dirinya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT GNI. Evaluasi yang dimaksud Netty adalah pada soal kewajiban perusahaan tersebut kepada pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam negeri.
“Periksa secara komprehensif, apakah kewajiban perusahaan terhadap pekerja dalam negeri sudah dipenuhi? Apakah tunjangan untuk keluarga korban meninggal sudah ditunaikan? Jika memang terbukti melanggar, pemerintah tak perlu segan-segan untuk menempuh jalur hukum,” kata Netty.
Di sisi lain, Politisi perempuan asal Jawa Barat itu meminta pemerintah membuat regulasi yang menunjukkan keberpihakkan terhadap nasib tenaga kerja dalam negeri.
“Jangan sampai tenaga kerja kita kurang mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri dan hujan batu atau tertimpa tangga di negeri sendiri,” tandasnya.
