Kota Bandung – Banyaknya keluhan warga Kabupaten Garut soal infrastruktur jalan mendapat sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hal itu karena sebagian dari warga menyampaikan keluhan tersebut kepada gubernur.
Dedi Mulyadi menyoroti minimnya alokasi anggaran pembangunan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi penyebab sulitnya pembangunan dan perbaikan jalan dilaksanakan sesuai harapan.
Untuk pihaknya hari ini, Senin (14/9/2026) akan bertemu dengan Bupati Garut dan pimpinan daerah untuk berdiskusi ihwal alokasi anggaran untuk pembangunan insrastruktur jalan di daerah tersebut.
Baca juga: Warga Keluhkan Proyek BRT Timbulkan Kemacetan, Farhan Minta Pengelola Percepat Pembangunan
Hari ini Pemprov Jabar akan bertemu dengan Pemda Kabupaten Garut. Yaitu Pak Bupati, Sekretaris Daerah atau Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan seluruh jajaran,” kata Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam video yang diunggah Senin siang.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut akan membahas sejumlah catatan belanja operasional Pemkab Garut, yakni terkait beberapa jenis belanja pada tahun anggaran 2026.
Catatan yang dimaksud gubernur, di antaranya belanja barang yang diserahkan senilai RP148 miliar, belanja hibah Rp68,7 miliar, belanja hibah barang Rp42,5 miliar, bantuan beasiswa Rp13,1 miliar, serta belanja makan minum Rp28,1 miliar. Sehingga total mencapai Rp297,4 miliar.
Baca juga: KDM Minta Izin Warga untuk Ubah Nama Masjid Tempat Solatkan Jenazah Kanaya
“Catatan-catatatn itu bisa jadi catatan belanja yang relatif baik, tetapi akan kita dalami untuk kita diskusikan, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas.
Dari diskusi dan kemungkinan koreksi terhadap catatan tersebut, KDM berharap bisa menemukan angka untuk membangun infrastruktur jalan di kabupaten Garut pada perubahan anggaran tahun 2026.
Sebelumnya diketahui KDM, banyaknya infrastruktur jalan di Kabupaten Garut dalam kondisi memprihatinkan dan dikeluhkan warga akibat minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas umum itu.
Baca juga: Serahkan Ratusan Becak Listrik Bantuan Prabowo Subianto, Bupati Bandung: Jangan Diperjualbelikan
Dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya, disebutkan jika alokasi anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan dan PJU tidak sesuai dengan rekomendasi gubernur, yakni sebesar tujuh persen dari total APBD Kabupaten Garut.
Pada penyusunan RAPBD 2026, Pemkab Garut justru hanya mengalokasikan 2,2 persen atau Rp105 miliar dari total APBD untuk pembangunan jalan dan jembatan di kota berjuluk Swiss van Java itu.
“Saat mengajukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Barat, kami telah memberikan rekomendasi dalam bentuk catatan pelaksanaan RAPBD Kabupaten Garut 2026. Alokasi pembangunan jalannya harus tujuh persen atau Rp360 miliar dari total APBD. Setelah saya melihat di pelaksanaan APBD 2026, ternyata alokasi itu hanya Rp105 miliar, kurang lebih 2,2 persen dari total APBD,” paparnya.
Baca juga: Regulasi Penanganan Sampah dan Ketertiban Umum Dibahas Sebagai Perda Prakarasa DPRD Kota Cimahi
Bahkan menurut KDM, berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, bahwa pembangunan jalan dan PJU hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80 miliar. Hal tersebut menurutnya akan terus memicu polemik dan keluhan dari masyarakat.***(Heryana)
